Reporter: Ahmad Febrian, Vatrischa Putri Nur | Editor: Ahmad Febrian
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi kementerian atau lembaga (K/L) berimbas pada keberlangsungan bisnis katering.
Tengok saja kisah Dessy Sagita, pemilik Family Q Catering mengungkapkan, tren penurunan pendapatan bisnis katering mencapai 20% selama Januari - Maret 2025. Penurunan ini khususnya bagi katering yang banyak melayani klien dari pemerintahan dan BUMN.
“Kami merasakan dampa secara langsung. Sebagian besar klien kami berasal dari sektor pemerintahan, BUMN, dan korporasi swasta, yang saat ini sedang melakukan efisiensi anggaran cukup besar,” terang Dessy kepada Kontan, belum lama ini.
Menurutnya, penurunan permintaan jasa katering dan boga akibat banyaknya kegiatan offline yang ditunda dan dialihkan. Meski begitu, Dessy menjelaskan, pemilik resto dan katering yang tidak berhubungan langsung dengan pemerintahan, omzetnya malah cenderung stabil.
Baca Juga: Katering Sutarti di Borobudur Kebanjiran Order Berkat Gasblock PGN Karangrejo
“Namun untuk pemilik resto dan katering yang usahanya tidak berhubungan langsung dengan pemerintahan, omzet stabil dengan kenaikan moderat 5%–10% dibanding tahun lalu,” jelas Dessy, yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Bidang Digitalisasi, MICE dan Komunikasi Publik, Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI).
Lebih lanjut, dalam mengarungi kondisi perekonomian yang sedang tidak stabil ini, Dessy mengatakan pengusaha jasa katering akan tetap optimistis dan mencoba mengambil langkah dengan melakukan diversifikasi layanan.
Sementara pemain katering lain, D'Yummy Catering sejak tahun 2011 agresif menjalin kerjasama dengan berbagai institusi pemerintah dan swasta. Terbaru, Subranto, pemilik D'Yummy Catering mengatakan, terbaru katering miliknya mendapatkan order acara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
Agar menjaga pelanggan, "Selain kualitas cita rasa makanan harus diperhatikan," kata Subranta, dalam keterangannya, Senin (2/6).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
