Reporter: Tane Hadiyantono | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menanggapi permintaan industri sawit untuk turunkan dana pungutan ekspor, pihak Badan Pengelola Dana Pengelolaan Perkebunan (BPDP) menilai pungutan tersebut sejatinya tidak menjadi alasan penurunan kinerja ekspor industri.
Achmad Maulizal Sutawijaya, Corporate Secretary BPDP menyatakan pengenaan tarif pungutan ekspor juga tidak menghambat pengembangan ekspor. Bahkan jika dibandingkan sebelum dan sesudah Pengenaan pungutan ekspor untuk produk sawit, ekspor sawit Indonesia cenderung stabil.
Menurutnya, penurunan ekspor lebih disebabkan melemahnya iklim perdagangan global yang dipicu oleh perang dagang China-AS, serta kebijakan tarif perdagangan masing-masing negara importir.
"Memang terdapat penurunan ekspor pada awal tahun 2018, tetapi umumnya disebabkan kerena menurunnya ekspor CPO ke India akibat pengenaan tarif impor. Akan tetapi menurunnya ekspor CPO justru mendorong peningkatan ekspor produk sawit olahan ke India," jelasnya kepada Kontan.co.id, Kamis (25/10).
Adapun, dalam catatannya, pungutan pada produk minyak kelapa sawit (CPO) di US$ 50 per ton hanya mengisi 20% penerimaan BPDP. Sisanya lebih banyak dari pungutan US$ 20 per ton dan US$ 30 per ton yang merupakan produk hasil olahan.
Tak hanya itu, dalam catatannya ekspor sawit ke China, terutama biodiesel melonjak tinggi, bahkan pada Agustus mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah bulanan.
Memang, pada catatan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), ekspor pada Agustus 2018 mencapai 3,3 juta ton atau naik 2% dari bulan sebelumnya yang sebesar 3,22 juta ton. Khusus untuk CPO, PKO dan turunannya, volume ekspor mencapai 2,99 juta ton dan jadi catatan ekspor tertinggi sepanjang 2018.
"Hal ini menunjukkan bahwa skema dana pungutan mampu mendorong hilirisasi industri sawit," lanjutnya.
Oleh karena itu, pihaknya akan bersikukuh dengan kebijakan pemerintah dalam melakukan pungutan ekspor tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
