Reporter: Hans Henricus | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan ikut terlibat dalam proses evaluasi proyek perluasan Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali.
Menurut Kepala BPKP Mardiasmo, pemerintah meminta BPKP terlibat dalam dua hal. Pertama, mengevaluasi studi kelayakan perluasan bandara (feasibility studies). Kedua, mengkaji rencana anggaran biaya. "Dari kajian ini untuk melihat anggaran biayanya sudah reasonable atau belum," kata Mardiasmo usai rapat terbatas soal Bandara Soekarno Hatta dan Ngurah Rai, di Istana Wakil Presiden (Wapres), Rabu (1/9).
BPKP akan menilai satu per satu rincian program perluasan bandara dan jumlah dana yang dibutuhkan kemudian memadukannya dengan data-data yang dimiliki BPKP. Setelah itu, BPKP menilai berapa anggaran negara yang layak dikeluarkan untuk membiayai perluasan Bandara Ngurah Rai. "Kita adjust berapa nilai yang wajar sehingga ada penghematan," katanya.
Sayangnya, Mardiasmo enggan mengungkap kajian BPKP tentang biaya dan besarnya penghematan uang negara. Sebab, BPKP harus menyampaikan langsung kepada Menteri Negara BUMN dan Direksi BUMN pengelola Bandara Ngurah Rai, dalam hal ini PT Angkasa Pura I. Rencananya, hasil penilaian BPKP itu akan diserahkan Kamis (2/9).
Sekadar informasi saja, perluasan Bandara Ngurah Rai dilakukan pada terminal domestik seluas 114.000 m2 saat ini menjadi 128.000 m2. Wilayah ini dipakai untuk penerbangan internasional, sedangkan terminal domestik akan beralih ke lokasi terminal internasional yang ada saat ini. Menteri Negara BUMN, Mustafa Abubakar pernah mengatakan dana yang dibutuhkan untuk perluasan ini diperkirakan mencapai Rp 2,3 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
