kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |

Buka-bukaan Dirut Pertamina perihal kenaikan harga premium


Kamis, 11 Oktober 2018 / 17:51 WIB
Buka-bukaan Dirut Pertamina perihal kenaikan harga premium
ILUSTRASI. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati

Berita Terkait

Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengaku pihaknya memang membutuhkan waktu untuk persiapan jika harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dinaikkan.

"Sebelumnya saya bertemu pak Jonan diinfokan, dan memang tentu kami perlu waktu (persiapan)," ungkap Nieke usai acara Indonesia Investment Forum 2018, Kamis (11/10).


Persiapan itu juga dilakukan Pertamina untuk menerapkan kenaikan harga premium seperti melihat kesiapan IT dan SPBU. "Tentu tidak bisa langsung efektif karena perlu mengetahui bagaimana mekanisme antrean dan sebagainya," tambah Nieke.

Ia juga menegaskan ketentuan kenaikan harga premium merupakan kewenangan regulator dalam hal ini pemerintah. "Pertamina mengikuti apa yg ditetapkan regulator, klo ngga naik ya kita ikutin," katanya.

Sebab, premium merupakan BBM khusus penugasan yang mana kenaikan harganya ditentukan oleh Menteri ESDM yang sebelumnya telah dikoordinasi lebih dulu oleh tiga menteri lainnya.

Tak hanya ya itu, kenaikannya juga perlu mempertimbangkan beberapa variabel. Khusunya, terkait daya beli masyarakat. Pertamina sendiri  sebagai korporasi, kata Nieke,  melakukan survei soal daya beli.

"Bagaimana kemampuan daya beli pelanggan kita. Ada pelanggan yg terbatas premium, dari data BPS data dari penjualan kita kami sampaikan pandangan Pertamina," katanya.

Sementara itu Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution sendiri enggan berkomentar lebih lanjut soal kenaikan harga Premium. Tapi setidaknya ia menginisiasi keputusan sekali harga Premium itu akan diputuskan dalam waktu dekat.

Sebab jika diperhatikan, saat ini ekonomi Indonesia masih mengalami transaksi berjalan yang cukup tinggi meski, masih di bawah 3%. Apalagi, modal asing dalam beberapa bulan kemarin banyak yang keluar.

"Sehingga kita harus mencoba merubah itu dan karena sudah keluar (modal asing) maka perlu sejumlah kebijakan untuk dia masuk lagi," katanya.





Close [X]
×