Reporter: Elisabeth Adventa, Noverius Laoli | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Totalitas pemerintah untuk mengatur tata niaga ayam ras perlahan mulai terlihat. Setelah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 61 Tahun 2016 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras pada akhir tahun lalu, kini pemerintah masuk dalam bisnis peternakan unggas terintegrasi lewat kerjasama dua perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Masuknya perusahaan plat merah dalam bisnis peternakan unggas ini merupakan upaya untuk menyeimbangkan pasar ayam ras yang saat ini dikuasai perusahaan swasta lebih dari 85% sedangkan peternak rakyat hanya di bawah 15%.
Adalah PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang menggandeng PT Berdikari akan menjadi penantang serius perusahaan swasta dalam bisnis peternakan unggas.
Direktur Utama RNI Didik Prasetyo mengatakan telah menunjuk anak usaha RNI yakni PT RG Rawali II untuk masuk bisnis peternakan terintegrasi dari hulu hingga hilir. "Dalam kerjasama dengan Berdikari ini, kami memanfaatkan lahan anak perusahaan RNI yang ada di Gempol, Cirebon seluas 25 hektare untuk peternakan unggas," ujar Didik kepada KONTAN, Selasa (21/2).
Didik bilang saat ini tim dari dua perusahana tengah menyusun kajian pengembangan sektor bisnis perunggasan tersebut. Namun, Didik masih sih enggan menyebutkan nilai investasi yang dibutuhkan dalam pengembangan bisnis ini serta skema kerjasama yang akan dilakukan.
Namun dalam konsep awal, peternakan yang akan dikembangkan berbasis pembibitan sampai dengan budidaya, serta membangun pabrik pakan untuk memenuhi pakan secara mandiri.
Direktur Utama PT Berdikari Eko Taufik Wibowo menambahkan, Berdikari serius mengembangkan industri peternakan unggas seperti yang diharapkan pemerintah. Namun, ia mengakui Berdikari butuh sinergitas dengan BUMN lain untuk membangun bisnis anyar tersebut.
Kelak, Berdikari yang notabene lebih pengalaman dalam bisnis peternakan, akan memainkan peran penting dalam bisnis ini, yakni menjaga stabilitas harga ayam ras di pasaran dengan memastikan ketersediaan pasokan ketika harga sedang tinggi.
Nantinya Berdikari akan menjalin kerjasama dengan para petenak rakyat dan menjadi pembina para peternak mandiri. Selain itu, Berdikari juga akan memastikan harga ayam potong di tingkat konsumen dalam taraf yang wajar. Untuk tahap awal, Berdikari akan masuk terlebih dahulu pada bisnis peternakan ayam kemudian merambat ke pembibitan dan seterusnya.
Perlakuan yang sama
Ketua Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas Indonesia (GPPU) Krissantono mengatakan tak keberatan kehadiran BUMN dalam bisnis ayam ras, terutama pada sektor pembibitan asalkan perusahaan ini dapat bersaing dengan sehat dengan industri swasta yang sudah eksis. "Bisnis peternakan ayam ras bukan hanya soal mengelola biaya dan keseimbangan produksi, tapi juga ada faktor lain yang harus diperhitungkan," ungkap Krissantono.
Ia berharap, pemerintah ke depan tidak membuat kebijakan yang diskriminatif dan memberikan perlakuan khusus kepada perusahaan BUMN ini karena dapat menimbulkan efek yang tidak baik bagi iklim bisnis peternakan.
Lebih jauh, Krissantono mengatakan langkah pemerintah menunjuk perusahaan BUMN masuk ke bisnis peternakan unggas dapat diartikan sebagai bentuk kecurigaan kepada pengusaha peternakan swasta yang selama ini memegang kendali pasar. "Seolah-olah, kami dianggap tak berpihak kepada rakyat dan konsumen," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
