kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.960.000   9.000   0,46%
  • USD/IDR 16.300   94,00   0,58%
  • IDX 7.166   -38,30   -0,53%
  • KOMPAS100 1.044   -6,02   -0,57%
  • LQ45 802   -6,08   -0,75%
  • ISSI 232   -0,07   -0,03%
  • IDX30 416   -3,18   -0,76%
  • IDXHIDIV20 486   -4,82   -0,98%
  • IDX80 117   -0,79   -0,67%
  • IDXV30 119   -0,02   -0,02%
  • IDXQ30 134   -1,35   -1,00%

BUMN menyapu proyek infrastruktur pemerintah


Kamis, 11 Februari 2016 / 10:54 WIB
BUMN menyapu proyek infrastruktur pemerintah


Reporter: Juwita Aldiani, RR Putri Werdiningsih | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Awal tahun ini,  perusahaan konstruksi pelat merah mendapat berkah dari proyek konstruksi milik pemerintah. Mayoritas kontrak baru perusahaan pelat merah awal tahun ini berasal dari proyek pemerintah.

Misalnya PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). "Sampai akhir Januari, Wijaya Karya mengantongi kontrak baru Rp 520 miliar," kata Suradi Wongso Surawno Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya Tbk, Rabu (10/2).

WiKa ini lantaran pemerintah banyak melelang tender proyek di awal tahun. Nah, mayoritas proyek baru yang didapat perusahaan konstruksi ini berasal dari proyek pembangunan jalan seperti jalan tol Solo-Bawen, proyek jalan tol  Manado-Bitung dan proyek jalan di Maros, Sulawesi Selatan.

Meski semuanya proyek pemerintah, Suradi menepis anggapan bahwa perolehan kontrak tersebut karena sesama perusahaan pelat merah.

Ia mengklaim bahwa tidak proyek yang didapat bukan merupakan proyek penugasan. Ia menyebut ada juga pihak swasta yang ikut tender tapi tidak terpilih.

Sedangkan PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) sampai akhir Januari 2016, sudah mengantongi kontrak baru Rp 849 miliar. Hasil ini dua kali lipat dari periode serupa tahun lalu yang tercatat Rp 382 miliar.

Menurut Agus Samuel Kana, Sekretaris Perusahaan PTPP, kontrak tersebut berasal dari proyek mobile power plant (MPP) 500 megawatt (MW) dan bangunan terminal dan parkir Raden Inten Lampung. Serta proyek pembangkit geothermal Kamojang 55 MW.

Swasta merana

Menurut Agus, pihaknya memang lebih fokus ke proyek pemerintah lantaran ada faktor eskalasi kontrak. Sedangkan untuk proyek konstruksi swasta, harus bisa memperhitungkan kenaikan bahan baku. "Kami memang diprioritaskan di proyek pemerintah seperti proyek jalan tol Sumatera," timpal dia.

Menanggapi kondisi ini Michael Ramba, analis Buana Capital menengarai hal ini terjadi karena pemerintah banyak mempercepat belanja proyek. Seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera) yang menargetkan bisa menyelesaikan proses tender sampai pertengahan tahun. Kondisi ini jelas menguntungkan konstruksi BUMN. "Kalau swasta hanya mengandalkan proyek privat mungkin perolehannya bisa lebih rendah," paparnya.

Apalagi saat ini banyak proyek konstruksi swasta seperti properti yang kondisinya tengah melambat. Malah, beberapa proyek bangunan milik swasta banyak yang menunda pekerjaan. Untuk itu, ia menyarankan perusahaan konstruksi swasta mengikuti tender proyek pemerintah.

Saran ini sudah PT Acset Indonusa Tbk ikuti. Menurut  Maria Cesilia Hapsari, Sekretaris Perusahaan Acset Indonusa, pihaknya tengah menjajaki untuk mengikuti tender proyek pemerintah. Meskipun berstatus bukan sebagai kontraktor utama tetapi sub kontraktor.

Langkah ini, kata Maria untuk bisa mendongkrak rekam jejak perusahaan swasta ini di bidang proyek infrastruktur. Maklum, Acset lebih banyak berkutat di proyek konstruksi swasta seperti properti.

Nah, celakanya, sampai Januari 2016, pihaknya masih belum mengantongi kontrak konstruksi proyek properti swasta. Padahal di periode serupa tahun lalu, perusahaan ini sudah bisa mengantongi dua pekerjaan konstruksi properti senilai Rp 109,12 miliar

Menurut Maria, pihaknya masih proses tender, kalaupun dapat baru bisa tercatat di Februari ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Banking Your Bank

[X]
×