Buyung Poetra (HOKI) Buka Suara soal Beras Fortifikasi, 4 Produk Jadi Temuan KPKP DKI

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Buyung Poetra Sembada Tbk (HOKI) buka suara terkait isu beras fortifikasi yang disebut tidak memenuhi ketentuan. Manajemen HOKI menyatakan telah menerima surat dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta terkait temuan pada sejumlah produk beras khusus perseroan.

Direktur PT Buyung Poetra Sembada Tbk Muliati dalam keterbukaan informasi di BEI pada Kamis (17/9/2026) membenarkan terdapat empat produk beras khusus yang diproduksi dan dipasarkan oleh perseroan, yakni Topi Koki Short Grain, Topi Koki Setra Royale, Topi Koki Long Grain Crystal, dan HOK-1 Gohan.

Keempat produk tersebut merupakan beras yang diperkaya dengan dua jenis vitamin. “Perusahaan memahami bahwa produk-produk tersebut menjadi objek pengawasan oleh instansi pemerintah. Perusahaan menghormati hasil pengawasan dan proses tindak lanjut yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang berwenang dan akan memproses tindak lanjut yang perlu dilakukan sesuai prosedur pemeriksaan yang fair dan mengikuti ketentuan yang berlaku,” ujar Muliati dalam keterbukaan informasi.

Di tengah proses pemeriksaan tersebut, HOKI saat ini melakukan inventarisasi terhadap produk yang terdampak. Inventarisasi tidak hanya dilakukan terhadap stok di gudang internal perusahaan, tetapi juga mencakup produk yang berada dalam rantai distribusi.

Proses tersebut meliputi pengecekan produk di distributor dan agen, retail, hingga platform pemasaran elektronik yang dikelola pihak ketiga.

Langkah inventarisasi tersebut dilakukan untuk mengetahui posisi dan jumlah produk secara lebih menyeluruh sekaligus menjadi bagian dari evaluasi perseroan terhadap dampak isu tersebut.

HOKI menyatakan belum dapat memastikan besaran dampak finansial yang mungkin timbul dari temuan tersebut.

Manajemen masih mengevaluasi kemungkinan biaya yang muncul, termasuk potensi biaya penarikan produk, penurunan nilai persediaan, maupun provisi atas kewajiban lainnya.

“Perusahaan masih melakukan evaluasi mendalam sehingga belum dapat menentukan estimasi pasti terkait besaran dampak finansial, potensi biaya penarikan, penurunan nilai persediaan, maupun provisi kewajiban lainnya," jelas Muliati.

Sementara itu, HOKI menyatakan kegiatan usaha dan operasional perusahaan secara umum masih berjalan normal.

Perusahaan ini tetap menjalankan kegiatan operasional dengan memperhatikan arahan dari instansi yang berwenang serta mengikuti proses pengawasan yang sedang berlangsung.

Terkait tindak lanjut atas temuan tersebut, HOKI juga menyebut belum dapat memastikan adanya sanksi berupa penarikan seluruh produk maupun tindakan hukum formal lainnya. Proses pemeriksaan dan pengawasan masih berjalan.

Manajemen berkomitmen menyampaikan informasi terbaru apabila terdapat perkembangan material terkait persoalan tersebut, sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi yang berlaku bagi perusahaan tercatat.

“Sampai dengan tanggal keterbukaan informasi ini, HOKI mengaku belum dapat mengestimasi nilai keseluruhan potensi biaya atau kewajiban yang mungkin timbul, mengingat proses inventarisasi, penarikan dan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait masih berlangsung,” jelas Muliati dalam keterbukaan informasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News