Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) mengingatkan kepada Presiden RI Joko Widodo agar cermat memilih Direktur Utama PT Pertamina (persero). Terutama, terhadap calon-calon yang mengundang polemik.
Kabarnya, nama calon Dirut Pertamina sudah selesai di proses oleh Tim Penilaian Akhir (TPA). Santer terdengar sosok yang terpilih itu berasal dari eksternal tapi sempat menjabat selaku direksi Pertamina.
Kemungkinan sosok itu adalah Ahmad Faisal yang mantan Direktur Niaga Pertamina era Dirut Ari Soemarno, Ferederick Siahaan ST yang mantan Direktur Keuangan Pertamina juga di era Dirut Ari Soemarno. Berikutnya ada nama Widyawan Prawira Atmaja, Deputi Pengendalian Komersial SKK Migas yang pernah sempat akan dijadikan Direktur Hulu Pertamina di era Dirut Ari Soemarno, tapi kapasitas dan kapabilitasnya justru kalah oleh Karen Agustiawan.
Ari Soemarno sendiri menjadi Dirut Pertamina sejak 8 Maret 2006 sampai tahun 2009, dan merupakan kakak kandung Menteri BUMN Rini M Soemarno. "Ari juga isunya merupakan salah satu kandidat terkuat untuk menempati komisaris utama di Pertamina menggantikan Sugiharto," kata Ketua Umum eSPeKaPe, Binsar Effendi Hutabarat melalui keterangan resminya, Rabu (26/11).
Menurutnya, jika saja informasi ini ada kebenarannya, Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) akan mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan janjinya saat menjadi Presiden terpilih yang disampaikan di Balai Kota Jakarta pada 24 September 2014. Jokowi saat itu mengatakan dengan tegas, bahwa ia akan melakukan sejumlah pembenahan pada Pertamina dan menyatakan pula akan merombak perusahaan plat merah tersebut untuk memberantas mafia migas.
Ia mengungkapkan, saat Ari Soemarno menjadi Dirut di Pertamina, dan berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris pada 17 September 2008, ia membentuk ISC (Integrated Supply Chain). Dimaksud agar dapat menyelaraskan pengadaan minyak mentah dan BBM buat kebutuhan kilang dan pemasaran.
“Indikator ini bisa dilihat bagaimana para mafia migas berusaha tetap eksis dalam pemerintahan siapapun yang berkuasa. Niat Jokowi memberantas mafia migas nampaknya telah terinfiltrasi dari dalam, sehingga sangat sulit diharapkan niat tersebut akan terlaksana dengan baik pada prakteknya”, imbuh Binsar Effendi yang juga Komandan Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
