Capai Swasembada Pangan, Pupuk Kaltim dan Kementan Pastikan Ketersediaan Pupuk

Rabu, 27 Agustus 2025 / 20:45 WIB

ILUSTRASI. Petani menyiapkan pupuk untuk pemupukan tanaman padi di persawahan Desa Hadipolo, Jekulo, Kudus, Jawa Tengah, Jumat (10/1/2025). Pemerintah alokasikan 9,55 juta ton pupuk bersubsidi untuk 10 komoditas strategis. Pupuk Kaltim optimis target produksi tercapai.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) bersama Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan komitmen menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi nasional sebagai fondasi swasembada pangan.

Pada 2025, pemerintah mengalokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 9,55 juta ton untuk 10 komoditas strategis.

Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertajuk “Menjamin Ketersediaan Pupuk, Menegakkan Swasembada Pangan” di Gedung Kementan, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Direktur Utama Pupuk Kaltim, Gusrizal, menyebutkan bahwa hingga semester I-2025, realisasi produksi mencapai 3,5 juta ton atau 54,5% dari target tahunan 6,43 juta ton, terdiri atas 1,86 juta ton urea, 149.000 ton NPK, dan 1,49 juta ton amonia.

Distribusi pupuk bersubsidi juga berjalan baik, dengan 500.000 ton disalurkan ke wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.

“Kami optimistis target produksi tahun ini tercapai. Ini wujud kontribusi nyata Pupuk Kaltim dalam mendukung swasembada pangan nasional,” ujar Gusrizal seperti dikutip, Rabu (27/8/2025).

Sry Pujiati, Kapoksi Pupuk Bersubsidi, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementan, menambahkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 9,55 juta ton dari total kebutuhan 14,72 juta ton dengan nilai Rp 44 triliun untuk 14,9 juta petani penerima.

Hingga 25 Agustus 2025, realisasi penyaluran mencapai 4,8 juta ton atau 59% dari total alokasi.

Menurut Sry, isu kelangkaan pupuk tidak benar karena stok tersedia, hanya distribusinya dilakukan bertahap. Sistem e-RDKK terus diperbaiki untuk memastikan penyaluran tepat sasaran dan transparan.

Untuk mempermudah distribusi, pemerintah memperkuat tata kelola pupuk bersubsidi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi serta Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025 sebagai pelaksana.

Salah satu mekanisme baru adalah titik serah, yang memotong rantai distribusi panjang sebelumnya, sehingga pupuk bersubsidi kini dapat langsung didistribusikan dari produsen ke kios pengecer atau gabungan kelompok tani.

Titik serah ini bisa berupa kelompok tani, gapoktan, maupun Koperasi Desa Merah Putih, tanpa menghilangkan peran pengecer yang ada.

Selain itu, pemerintah memberikan kemudahan bagi petani dalam penebusan pupuk bersubsidi.

Petani tidak lagi wajib menggunakan Kartu Tani, cukup dengan KTP karena data e-RDKK berbasis NIK. Penebusan juga dapat diwakilkan oleh anggota kelompok tani atau keluarga jika lokasi kios terlalu jauh.

Wakil Sekretaris Jenderal Kelompok Kontak Tani Nasional Andalan (KTNA), Zulharman Djusman, menyoroti tantangan lapangan seperti rantai birokrasi, keterbatasan penyuluh, dan akses digital di pedesaan. Ia menekankan pentingnya sosialisasi e-RDKK agar penyaluran lebih efektif.

“Pemangkasan rantai birokrasi menjadi kabar menggembirakan bagi petani,” ujarnya.

Sementara itu, Kapoksi Padi Irigasi dan Rawa, Direktorat Serealia, Ditjen Tanaman Pangan, Mochamad Nur Hidayat, menambahkan bahwa pemerintah mendorong pemupukan berimbang menggunakan pupuk organik untuk mengembalikan kesuburan lahan.

“Pemerintah hadir untuk memastikan pupuk tersedia, produksi pangan meningkat, dan petani terlindungi,” kata Hidayat.

Strategi pemerintah dalam meningkatkan produksi pangan nasional mencakup perluasan areal tanam, optimalisasi lahan, penggunaan benih unggul, mekanisasi, serta pemanfaatan pupuk organik. Dengan sinergi antara pemerintah, BUMN, dan petani, optimisme tercapainya swasembada pangan semakin kuat.