Celios: PHK Tokopedia Merupakan Konsekuensi yang Lazim Usai Akuisisi

Reporter: Hervin Jumar | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dikabarkan menyasar hingga 90% karyawan Tokopedia merupakan konsekuensi yang lazim terjadi setelah proses akuisisi. 

Celios menyebut integrasi perusahaan hampir selalu diikuti langkah efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja untuk menghilangkan fungsi yang tumpang tindih.

Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, mengatakan PHK merupakan konsekuensi yang sulit dihindari dalam aksi korporasi seperti merger maupun akuisisi. 

Baca Juga: Order Baru Melemah, Industri Manufaktur Mulai Tahan Ekspansi

Menurut Nailul, perusahaan hasil akuisisi akan menggabungkan unit kerja yang memiliki fungsi serupa sehingga efisiensi menjadi pilihan yang paling mudah dilakukan.

"Saya selalu sampaikan, akuisisi tanpa PHK itu adalah cerita khayalan, utopis. Dalam setiap akuisisi, pasti akan ada unit kerja yang serupa, ada biaya yang harusnya diefisiensikan. Maka PHK karyawan menjadi opsi yang paling mudah diambil oleh perusahaan yang mengakuisisi. Maka saya katakan, PHK karyawan ini buah dari merger. Jika ada petinggi perusahaan yang mengatakan tidak akan ada PHK setelah akuisisi, itu mereka lagi berbohong," ujar Nailul kepada Kontan, Minggu (5/7/2026).

Selain proses akuisisi, Nailul menilai kondisi keuangan perusahaan juga menjadi faktor yang mendorong efisiensi tenaga kerja. 

Perusahaan teknologi global dengan beban operasional yang besar cenderung memangkas biaya ketika dituntut mencetak keuntungan dan memperbaiki kinerja keuangan.

Ia menjelaskan, langkah tersebut juga bertujuan “mempercantik” neraca keuangan perusahaan di hadapan investor. 

Pasalnya, investor kini tidak lagi hanya mempertimbangkan valuasi, tetapi juga kemampuan perusahaan menghasilkan laba maupun prospek keuntungan di masa mendatang.

"Ketika ada kondisi harus untung, maka yang dilakukan adalah pengurangan beban. Mereka juga perlu perbaikan neraca perusahaan untuk terlihat bagus di mata investor. Investor saat ini bukan hanya melihat valuasi tapi juga rekam jejak keuntungan ataupun potensi keuntungan di masa depan. Apalagi jika TikTok atau ByteDance mau IPO," katanya.

Lebih lanjut, Nailul menilai semakin kuatnya strategi efisiensi yang dijalankan ByteDance berpotensi mengurangi ruang kepentingan nasional dalam pengambilan keputusan bisnis Tokopedia. 

Baca Juga: Ada Isu PHK Tokopedia, idEA: Industri E-Commerce Masih Konsolidasi

Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah memperkuat ekosistem pendanaan startup dalam negeri agar perusahaan digital lokal tidak sepenuhnya bergantung pada investor asing.

"Saya berharap kondisi yang terjadi di Tokopedia tidak terjadi di startup digital lainnya. Saya berharap ada pendanaan dari dalam negeri yang mampu memenuhi permintaan startup digital lokal. Selama ini memang hanya belasan persen saja pendanaan berasal dari dalam negeri. Saya berharap VC dalam negeri mampu memberikan dukungan yang penuh," tutup Nailul.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News