Reporter: Muhammad Julian | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hengkangnya ConocoPhillips dari Blok Corridor menjadi perbincangan hangat di Industri hulu minyak dan gas (migas) belakangan ini. Pada 8 Desember 2021 lalu, PT Medco Energi Internasional Tbk melalui keterangan tertulisnya mengumumkan telah menandatangani kesepakatan untuk mengakuisisi seluruh saham ConocoPhillips Indonesia Holding Ltd (CIHL) dari anak perusahaan ConocoPhillips (COP), Phillips International Investment Inc.
Untuk diketahui, CIHL memegang 100% saham ConocoPhillips (Grissik) Ltd. (CPGL) dan 35% saham di Transasia Pipeline Company Pvt. Ltd. CPGL sendiri merupakan Operator dari Blok Corridor dengan kepemilikan hak partisipasi sebesar 54%. Blok Corridor memiliki dua lapangan produksi minyak dan tujuh lapangan produksi gas berlokasi di onshore Sumatera Selatan, Indonesia.
Dengan adanya transaksi ini,‘hak ekonomi’ yang sebelumnya Phillips International Investment Inc dapatkan dari kepemilikan hak partisipasi 54% CPGL di Blok Corridor beralih ke MEDC.
Kepergian ConocoPhillips dari Blok Corridor menambah daftar investor migas asing yang hengkang dari proyek-proyek migas di Indonesia. Di sisi lain, sebelumnya, beberapa investor migas asing juga menyatakan berencana mundur dari proyek-proyek migas tertentu di Indonesia.
Baca Juga: Aprobi perkenalkan biodiesel sebagai bagian energi baru terbarukan berbasis sawit
Kontan.co.id mencatat, Shell Upstream Overseas Services Limited (Shell), pemegang 35% hak partisipasi di Blok Masela itu menyatakan berencana mundur dari proyek Lapangan Abadi tersebut. Di lain pihak, Chevron juga dikabarkan dalam proses mencari mitra pengganti untuk pengembangan Indonesia Deepwater Development (IDD) di tahap berikutnya. Berdasarkan Laporan Tahunan 2020 SKK Migas, Chevron telah mengajukan izin buka data untuk mencari potensial investor baru sejak Juli 2019.
Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas), Moshe Rizal mengatakan, perusahaan migas internasional global semakin ketat dalam menyeleksi portofolio investasi mereka secara global. Faktor pendorongnya bermacam-macam, mulai dari ketidakpastian akibat fluktuasi harga minyak, tingkat risiko bisnis hulu migas yang semakin tinggi, serta maraknya transisi ke arah energi baru terbarukan (EBT).
Di tengah kondisi yang demikian, Indonesia ‘berkompetisi’ dengan negara penghasil migas lainnya dalam menarik investor hulu migas. “Jadi kita harus benchmarking dengan negara-negara kompetitor tersebut, harus bisa agile dalam policy kita beradaptasi dengan pasar investasi yang terus berubah dan berkembang, tawarkan sesuatu nilai tambah,” ujar Moshe kepada Kontan.co.id (11/12).
Menurut Moshe, nilai tambah yang dimaksud bisa berupa kepastian hukum dan investasi, kemudahan berinvestasi, serta fasilitasi kerja sama antara investor migas swasta dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Migas itu proyek/bisnis jangka panjang, puluhan tahun, dengan tingkat resiko yang besar, setiap investor harus bisa yakin bahwa apa yang mereka hitung dan prediksi/harapkan akan kurang lebih sesuai, tanpa ada kekhawatiran bahwa di tengah perjalanan bisa berubah sewaktu-waktu,” terang Moshe.
Baca Juga: Catat! PGN akan berubah nama menjadi Pertamina Gas Negara
Persaingan yang ketat dalam memikat minat investasi investor hulu migas global juga disadari oleh pihak SKK Migas. “Saat ini perusahaan besar sangat selektif memilih portofolio bisnis mereka, karena alokasi kapital sektor hulu migas berkurang, pindah ke proyek-proyek yg memiliki lingkup inisiatif pengurangan karbon atau low carbon initiatives,” ujar Deputi Perencanaan SKK Migas, Benny Lubiantara kepada Kontan.co.id (11/12).
Benny bilang, tantangan RI ke depan ialah memperbaiki ketentuan dan persyaratan fiskal hulu migas secara radikal dan memberi kemudahan bisnis bagi pelaku industri hulu migas. Saat ini SKK Migas dan Kementerian Keuangan yang dimotori oleh Badan Kebijakan Fiskal tengah mengkaji dan membuat simulasi untuk mengetahui elemen-elemen yang perlu ditingkatkan dalam rangka perbaikan ketentuan fiskal.
Opsi-opsi yang tengah dikaji di antaranya seperti peningkatan bagi hasil atau split, pembebasan pajak tidak langsung, serta insentif elemen-elemen fiskal lainnya. Sementara itu, aspek non fiskal yang tengah dikaji di antaranya seperti simplifikasi perizinan, pemberian kepastian hukum, dan lain-lain.
“Harapannya (perbaikan ketentuan fiskal dan non fiskal) tentunya (bisa diimplementasikan) secepatnya karena dengan adanya energi transisi ini waktu kita terbatas,” tutur Benny.
Proses divestasi hak partisipasi di Blok Masela dan Proyek IDD Tahap II masih berlangsung
Selain mengupayakan perbaikan aspek fiskal dan non fiskal bagi kontraktor hulu migas, SKK Migas juga masih mengawal proses divestasi hak partisipasi di Blok Masela dan Proyek IDD Tahap II. Hanya saja, Benny mengaku belum bisa membeberkan siapa saja calon-calon mitra pengganti yang akan ‘masuk’ ke proyek-proyek migas ini.
“Proses divestasi Shell di Masela dan Chevron di IDD sedang berjalan, siapa mitra pengganti kami belum tahu, yang penting kita dorong agar segera terealisasi sehingga tidak banyak berpengaruh terhadap rencana pengembangan lapangannya,” kata Benny.
Shell tercatat memegang 35% hak partisipasi di Blok Masela, sementara sisanya 65% oleh Inpex.
Baca Juga: Dorong pertanian, Pertamina Field Limau andalkan program Niat Mila
Mengutip Laporan Tahunan SKK Migas Tahun 2020, proyek pengembangan Lapangan Gas - Abadi ini terletak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, yang memiliki cadangan terbukti mencapai 18,5 triliun kaki kubik (Tcf) dan 225 juta barel kondensat.
Pengembangan hulu migas di Masela diharapkan dapat memproduksi 9,5 juta ton gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) per tahun (mtpa), 150 juta kaki kubik per hari (mmscfd), dan 35.000 barel kondensat per hari (bcpd).
Menurut timeline rencana pengembangan yang ada, proyek lapangan abadi bisa memasuki tahapan keputusan final investasi alias final investment decision (FID) pada tahun 2022 mendatang dan on stream di tahun 2027.
Sementara itu, Proyek Indonesia Deepwater Development (IDD) merupakan proyek pengembangan 5 lapangan gas di laut dalam di kedalaman laut antara 975 m–1.785 m yang dilakukan secara terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan gas pasar domestik dan Kilang LNG Bontang.
Dengan biaya investasi yang diperkirakan sebesar US$ 6,98 miliar, pengembangan Proyek IDD dilakukan dengan dua tahapan pekerjaan, yaitu Pengembangan Lapangan Bangka dengan 2 sumur yang dihubungkan ke fasilitas terapung West Seno (FPU) pada tahap I, serta pengembangan Gendalo Gehem (G-G) pada tahap II, yaitu pengembangan Lapangan Gehem, Gandang, Gendalo dan Maha dengan 26 sumur ke 2 unit FPU baru.
Dari lapangan-lapangan yang ada, baru Lapangan Bangka yang telah diproduksikan secara komersial pada tanggal 17 Agustus 2016 silam.
Pada proyek IDD, Chevron bertindak sebagai operator. Perusahaan tersebut menguasai 62% hak partisipasi atau participating interest (PI). Sisanya dikuasai oleh ENI dengan porsi sebanyak 20% dan Sinopec Group 18%.
Pihak Shell belum banyak berkomentar ketika ditanyai Kontan.co.id perihal perkembangan proses divestasi hak partisipasi Shell di Blok Masela. “Kami tidak dapat memberikan komentar seputar aktivitas portofolio tersebut,” ungkap Corporate Communications Shell Indonesia, Edit Wahyuningtyas kepada Kontan.co.id (11/12).
Tanggapan serupa juga dilontarkan oleh pihak Chevron ketika Kontan.co.id menanyakan perihal kemajuan proses pencarian mitra pengganti Chevron untuk proyek IDD Tahap II.
“Sesuai dengan kebijakan perusahaan, kami belum bisa share ke publik mengenai proses yang sedang berjalan,” ujar Corporate Affairs Manager Chevron Indonesia, Ferita Damayanti kepada Kontan.co.id (11/12).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
