kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.871.000   -23.000   -1,21%
  • USD/IDR 16.420   -15,00   -0,09%
  • IDX 7.095   -46,49   -0,65%
  • KOMPAS100 1.030   -10,30   -0,99%
  • LQ45 803   -9,10   -1,12%
  • ISSI 223   -2,38   -1,06%
  • IDX30 419   -4,71   -1,11%
  • IDXHIDIV20 502   -8,79   -1,72%
  • IDX80 116   -1,49   -1,27%
  • IDXV30 119   -2,82   -2,32%
  • IDXQ30 138   -1,77   -1,27%

Dahlan tunggu persetujuan DPR soal anggaran Inalum


Senin, 21 Oktober 2013 / 22:58 WIB
Dahlan tunggu persetujuan DPR soal anggaran Inalum
ILUSTRASI. The Pirates: The Last Royal Treasure merupakan film aksi komedi asal Korea yang memiliki tema tentang pencarian harta karun di era dinasti Korea.


Reporter: Rr Dian Kusumo Hapsari | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Dahlan Iskan, Menteri Badan Usaha MIlik Negara (BUMN) mengatakan, seluruh saham PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) pada tanggal 1 November 2013 sudah dapat menjadi milik Indonesia seutuhnya. 

Karena itu, Dahlan mengimbau kepada seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk sabar menunggu secara resmi Inalum menjadi milik Indonesia.

"Sabar dulu-lah, yang penting itu Inalum jatuh sama kita dulu. Setelah itu nanti menjadi urusan pemerintah pusat dengan pemda masing-masing," tuturnya Senin (21/10) saat ditemui seusai rapat dengan Komisi VI di DPR. 

Apabila pemda tidak dapat bersabar, maka akan menghambat proses pengambilalihan 100% menjadi milik Indonesia.

"Inalum ini sangat menguntungkan bagi Indonesia. Karena di pabrik ini terdapat energi pembangkit tenaga listrik yang sangat murah dari bahan bakarnya. Apabila, kita kehilangan itu hanya karena tidak sabar jadi gawat," imbuh Dahlan. 

Menurut Dahlan, proses yang harus dilalui dalam pengambil alihan Inalum juga harus melalui persetujuan DPR untuk anggarannya," makanya besok malam Selasa (22/10) akan diadakan rapat dengan komisi VI terkait pengambil alihan inalum," tuturnya.

Dahlan menjelaskan, dalam pabrik tersebut terdapat pembangkit tenaga listrik yang dapat menghasilkan 600 mw yang harganya sangat murah yakni 3 sen per kwh.

"Apabila listrik itu dijual ke PLN dengan harga 6 sen, maka pemerintah keuntungannya dapat mencapai triliunan," jelas Dahlan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Digital Marketing for Business Growth 2025 : Menguasai AI dan Automation dalam Digital Marketing

[X]
×