Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bandar Udara Kediri, Jawa Timur akan segera dibangun pasca peletakan batu pertama (groundbreaking) pada April 2020. Nantinya, pembangunan bandara ini akan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). PT Gudang Garam Tbk (GGRM) berkomitmen untuk mendanai seluruh pembangunannya.
Lantas, dari pemerintah sumbangan apa yang diberikan dalam pembangunan bandara tersebut?
Baca Juga: Menhub tak rekomendasikan Bandara Kediri jadi bandara internasional
Menko Maritim dan Investasi, Luhut B Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan membantu dalam proses perizinan serta mengelola bandaranya melalui PT Angkasa Pura I (Persero). "Ya tadi proses izin segala macam pesawat terbang naik turun itu kan di Kementerian Perhubungan," kata Luhut ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (16/1/2020).
Dalam rapat koordinasi mengenai rencana pembangunan Bandara Kediri, Luhut mengatakan, persoalan lahan hanya tersisa seluas 1 hektare saja yang belum dibebaskan. Namun, secara keseluruhan, penetapan lokasi dan desainnya sudah matang.
"Jadi Bandara Kediri saya kira hampir tuntas. Mengenai AP 1 sudah selesai, kemudian mengenai jalan udah selesai. Masih ada bidang tanah seluas satu hektare, sekian persen dari semua, tapi itu juga akan kita ganti. Jadi mereka disiapkan di tempat lain nilai lebih baik dari nilai yang sekarang ini," jelasnya.
Baca Juga: Bangun Bandara Kediri, Gudang Garam siapkan dana Rp 6 triliun
Sementara itu, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, status Bandara Kediri telah ditetapkan sebagai bandara nasional. Pasalnya, jika keinginan bandara berstatus internasional akan berdampak terhadap pertahanan. Hal ini mengacu pernyataan pihak Gudang Garam yang berharap Bandara Kediri bisa berstatus internasional.
