Danantara Bakal Permudah Investor Masuk ke Proyek Infrastruktur

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - SINGAPURA. Pemerintah menyiapkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai pintu masuk utama bagi investor yang ingin terlibat dalam proyek infrastruktur dan pembangunan nasional.

Dengan skema tersebut, investor tidak perlu lagi berkoordinasi dengan banyak kementerian dan lembaga karena sejumlah proyek akan dikelola melalui Danantara.

Deputi Bidang Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan M. Rachmat Kaimuddin mengungkapkan, pemerintah tengah membangun ekosistem yang lebih ramah bagi investasi swasta untuk mendukung kebutuhan pembangunan infrastruktur yang semakin besar.

Pemerintah menyadari keterbatasan anggaran negara untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan. Sebagian belanja negara kini juga diarahkan untuk program pembangunan manusia seperti pendidikan, nutrisi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga keterlibatan modal swasta menjadi semakin penting.

"Sebagian infrastruktur yang berpotensi dimasukkan ke PPP (Public Private Partnership), maka tugas kitalah untuk mewujudkannya," dalam Asia Infrastructure Forum (AIF) 2026 di Singapura, Selasa (16/6/2026).

Rachmat menjelaskan, Danantara saat ini dikembangkan dengan beberapa fungsi yang berbeda. Pertama, sebagai pemegang saham perusahaan-perusahaan pelat merah.

Kedua, melalui Danantara Investment Management yang berorientasi komersial. Ketiga, melalui Danantara Development Management Fund yang berfokus pada proyek pembangunan nasional dan pelayanan publik, termasuk infrastruktur.

Ia mengungkapkan dirinya kini juga menjabat sebagai Managing Director Investment Development pada Danantara Development Management Fund yang memiliki mandat untuk mendorong berbagai proyek pembangunan strategis.

Menurut Rachmat, kehadiran Danantara diharapkan dapat menyederhanakan proses investasi yang selama ini kerap dianggap rumit oleh pelaku usaha karena harus berhubungan dengan banyak instansi pemerintah.

"Anda bisa datang ke kami. Yang lebih komersial bisa ke Danantara Investment Management atau BUMN. Jadi Anda tidak perlu langsung pergi ke masing-masing kementerian karena bisa cukup membingungkan, kami punya banyak departemen," kata Rachmat.

Ia menambahkan, pemerintah terbuka untuk bekerja sama dengan sektor swasta dalam berbagai proyek infrastruktur, baik melalui skema kemitraan pemerintah dan badan usaha (PPP) maupun investasi komersial murni.

"Kami terbuka untuk bisnis, kami berpikiran terbuka. Kami tahu bahwa kami tidak sempurna, tetapi jika kita bekerja sama dan mengatasi hambatan-hambatan yang ada, hasilnya bisa sangat besar untuk Indonesia," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News