Reporter: Dimas Andi | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mendorong berkembangnya industri Demethyl Ether (DME) sebagai bagian dari hilirisasi batubara sekaligus substitusi bahan bakar Liquefied Petroleum Gas (LPG).
Kepala Badan Litbang Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyampaikan, sebenarnya DME dapat dihasilkan dari berbagai sumber energi. Bila dilihat dari kondisi sekarang, batubara kalori rendah menjadi sumber energi paling ideal untuk pengembangan DME.
Ini mengingat sumber daya dan cadangan batubara kalori rendah di Indonesia cukup melimpah, yakni sekitar 20 miliar ton. Menurut Dadan, untuk mengganti impor LPG sebanyak 1 juta ton, maka dibutuhkan DME sebanyak 500.000 ton. Lantas, untuk memasok DME sebanyak itu, maka perlu pasokan batubara sebesar 6 juta ton per tahun.
Baca Juga: Kementerian ESDM gencar uji terap penggunaan DME di sektor rumah tangga, ini hasilnya
Selain jumlahnya banyak, penggunaan batubara kalori rendah sebagai bahan baku DME dilakukan agar komoditas ini lebih jelas peruntukannya.
“Sejauh ini kita punya banyak batubara kalori rendah yang belum jelas penggunaannya. Kalau dipasok ke pembangkit listrik, spesifikasinya kurang. Makanya ini dialihkan untuk kebutuhan DME,” ungkap Dadan dalam jumpa pers virtual, Rabu (22/7).
Saat ini, sudah ada PT Bukit Asam Tbk (PTBA) yang berkomitmen membangun pabrik pengolahan DME di Tanjung Enim. PTBA turut bersinergi dengan PT Pertamina (Persero) sekaligus menggandeng Air Product & Chemicals Inc asal Amerika Serikat dalam menggarap proyek senilai US$ 3,2 miliar tersebut.
Baca Juga: Hingga Juli 2020, Pertamina Bangun 68 Pertashop di Jawa Tengah dan Yogyakarta
Proyek ini pun ditargetkan selesai di akhir tahun 2023. Diharapkan, pabrik DME tersebut dapat memproduksi 1,4 juta ton DME di tiap tahun.
Dadan menyebut, industri DME di Indonesia dinilai bakal tumbuh seiring adanya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan kedua UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba. Beleid anyar ini menekankan kewajiban hilirisasi bagi setiap perusahaan tambang minerba, baik BUMN maupun swasta.
Ia juga berujar, seiring berjalannya waktu akan hadir pula regulasi-regulasi lain dari pemerintah terkait tata kelola industri DME, termasuk aturan mengenai harga DME itu sendiri.
