Reporter: Pratama Guitarra | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Puluhan karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI) yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Peduli Freeport Indonesia (GSSPFI) melakukan demonstrasi di depan kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Mereka menuntut pemerintah dan PT Freeport Indonesia segera menemukan kesepakatan agar perusahaan kembali beroperasi.
Juru Bicara GSPFI, Fredrik Magai menyatakan, tuntutan pegawai Freeport di antaranya untuk menyelesaikan segera perundingan bersama Freeport agar terhindar dari risiko penghentian penambangan di salah satu tambang bawah tanah yang paling sulit dioperasikan dengan menggunakan sistem block caving.
"Jika Freeport Indonesia berhenti beroperasi maka karyawan akan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemerintah juga diminta tak memutuskan regulasi secara sepihak," terangnya di depan Kementerian ESDM, Selasa (7/6).
Ia menyatakan regulasi yang diterbitkan Kementerian ESDM itu adalah keputusan sepihak dengan mengubah kontrak karya menjadi IUPK. Imbasnya, Freeport terpaksa menghentikan ekspor konsentrat ke negara tujuan dan juga tidak dapat mengirim 40% ke Smelter Gresik.
"Yang harus dipikirkan bagaimana nasib 32.000 karyawan dan warga Timika Papua. Sekarang ini tercatat sudah 1.600-an karyawan yang di PHK maupun di rumah kan," tandasnya.
Bupati Mimika, Eltinus Omaleng menyatakan, demonstrasi yang dilakukan pegawai Freeport hari ini merupakan arahan dari manajemen Freeport. Manajemen mendanai mereka dari Mimika datang ke Jakarta.
"Mereka bukan murni demo. Mereka datang dengan menyewa dua pesawat dari Timika," kata Eltinus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
