Ditekan Isu Lingkungan, Peran Sawit Tetap Strategis bagi Devisa dan Energi

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri kelapa sawit kembali menghadapi tekanan persepsi publik di tengah maraknya narasi negatif yang mengaitkan komoditas ini dengan kerusakan lingkungan, terutama pasca banjir bandang di sejumlah wilayah Sumatra pada akhir 2025.

Namun di balik isu tersebut, peran strategis sawit terhadap ekonomi nasional dinilai tetap tak tergantikan.

Data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) menunjukkan, Indonesia masih menjadi pemilik areal kelapa sawit terbesar di dunia dengan luas mencapai 16,83 juta hektare pada 2025–2026.

Dari sisi ekonomi, sawit menjadi penyumbang devisa nonmigas terbesar dengan nilai sekitar Rp 440 triliun pada 2024.

Tak hanya itu, industri ini menopang sekitar 16 juta tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui aktivitas perkebunan dan usaha turunannya.

Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri, menegaskan kontribusi sawit tidak hanya terbatas pada sektor pangan, tetapi juga energi.

"Kontribusi sawit sangat kuat untuk energi dan pangan, apalagi kita akan masuk B50 pada Juli tahun ini," ujarnya dalam siaran pers, Rabu (22/4/2026).

Ia menambahkan, Indonesia menyuplai sekitar 62% kebutuhan sawit dunia dan berkontribusi lebih dari 54% terhadap minyak nabati global. Tingginya kontribusi ini ditopang oleh produktivitas sawit yang 5–10 kali lebih tinggi dibandingkan komoditas minyak nabati lainnya.

Kebutuhan sawit juga diperkirakan meningkat seiring kebijakan mandatori biodiesel B50 yang bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

Dalam konteks global, dinamika geopolitik turut memperkuat urgensi diversifikasi energi berbasis komoditas domestik.

Dari sisi tata kelola, industri sawit disebut terus memperkuat aspek keberlanjutan melalui penerapan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2025. Standar ini mengatur aspek lingkungan, legalitas lahan, serta praktik usaha berkelanjutan.

Kuntoro menegaskan, standar tersebut dirancang agar diakui secara global. “Sebagai produsen terbesar dunia, kita memiliki nilai keberlanjutan yang bersifat universal,” katanya.

Di tengah tekanan isu lingkungan, kalangan akademisi menilai tudingan bahwa sawit menjadi penyebab utama banjir bandang tidak sepenuhnya tepat.

Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB, Sudarsono Soedomo, menjelaskan bahwa banjir besar di Sumatera dan Aceh dipicu oleh curah hujan ekstrem.

“Banjir terjadi karena curah hujan yang melampaui kapasitas sistem. Dalam kondisi ekstrem, hutan pun memiliki batas,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, intensitas hujan saat kejadian mencapai 411 mm dalam 1–2 hari, angka yang biasanya terjadi dalam rentang 2–3 bulan. Fenomena tersebut bahkan disebut sebagai kejadian langka yang bisa muncul setiap 400–500 tahun.

Menurut Sudarsono, penyederhanaan penyebab banjir menjadi satu faktor tunggal berpotensi menyesatkan kebijakan. “Banjir adalah fenomena sistemik, kebijakan harus berbasis data,” tegasnya.

Sementara itu, pelaku industri menilai narasi negatif yang tidak berbasis data berisiko merugikan sektor sawit, mulai dari menurunnya kepercayaan publik hingga potensi tekanan terhadap keberlanjutan usaha dan kontribusi devisa negara.

Di sisi lain, keunggulan produktivitas sawit dibandingkan minyak nabati lain juga menjadi argumen penting.

Mantan Direktur Jenderal Perkebunan, Bambang, menyebut sawit mampu menghasilkan minyak lebih tinggi dengan penggunaan lahan yang lebih efisien. “Produktivitas sawit lebih baik dibanding komoditas minyak nabati lain,” ujarnya singkat.

Di tengah perdebatan tersebut, upaya penguatan narasi berbasis data dan edukasi publik dinilai menjadi kunci menjaga keberlanjutan industri ini.

Isu-isu tersebut menjadi salah satu bahasan dalam 1st International Environment Forum (IEF) 2026 yang digelar Media Perkebunan bertepatan dengan peringatan Hari Bumi pada 22 April.

Forum ini melibatkan akademisi, mahasiswa, pelaku industri, serta pemangku kepentingan untuk membedah isu lingkungan dan memperkuat perspektif ilmiah terhadap industri sawit.

Ketua panitia IEF 2026, Hendra J. Purba, berharap forum ini dapat menjadi ruang edukasi publik. “Forum ini diharapkan menjadi wadah untuk menyebarkan pemahaman berbasis data,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News