Reporter: Fitri Nur Arifenie |
JAKARTA. Berdasarkan survei Doing Business yang dilakukan oleh International Finance Corporation (IFC), Indonesia tercatat sebagai negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik yang paling aktif melakukan reformasi peraturan usaha selama periode 2008/2009. Dengan meningkatkan efisiensi peraturan, peluang usaha bisa tercipta lebih baik bagi para pelaku usaha dalam negeri.
"Indonesia berhasil naik 7 peringkat dari posisi 129 menjadi 122," ujar Sylvia Solf, Program Manager Doing Business Asia Timur, Rabu (09/09).
Bantuk reformasi itu diantaranya, Indonesia bisa mengurangi waktu untuk memulai kegiatan usaha (starting a business) sebanyak 16 hari dan waktu yang dibutuhkan untuk mendaftarkan pengalihan hak atas properti sebanyak 17 hari.
Kendati demikian, menurut Sylvia masih ada peraturan lain yang harus dibenahi oleh Indonesia untuk menciptakan iklmi investasi yang kondusif. Misalnya soal regulasi perpajakan dan sistem hukum untuk melindungi investor.
"Kadang kala sistem peradilan di Indonesia membutuhkan biaya yang lebih tinggi daripada biaya tuntutan itu sendiri," lanjut Sylvia.
Untuk itulah, ia menganjurkan kepada pemerintah Indonesia untuk segera melakukan reformasi birokrasi supaya investor tertarik untuk menanamkan modalnya baik lokal maupun asing. Karena seringkali hambatan untuk berinvestasi adalah sulitnya persoalan birokrasi dan prosedur yang harus ditempuh. Hambatan ini bisa menimbulkan biaya tinggi sehingga investor enggan untuk berinvestasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
