Reporter: Dimas Andi | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Indonesia masih terus didorong oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM. PLTS diharapkan bisa menjadi salah satu pendorong utama atas pemenuhan bauran energi baru terbarukan (EBT) sebanyak 23% di tahun 2025 mendatang.
Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian ESDM Harris Yahya menyampaikan, tren pemanfaatan PLTS secara global menunjukkan perubahan yang drastic selama 10 tahun terakhir.
Dahulu, energi surya dianggap sebagai sumber energi yang mahal dari segi biaya pemakaian maupun pemeliharaan. Sekarang, sudah ada PLTS yang tarifnya tergolong murah hingga mencapai US$ 1,35 per kWh.
“Tarifnya lebih murah dibandingkan pembangkit energi fosil seperti batubara,” kata Harris dalam jumpa pers virtual, Rabu (16/9).
Baca Juga: Dorong energi hijau, Clime Capital lakukan investasi perdana kepada Xurya Indonesia
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah menargetkan total kapasitas penambahan EBT hingga tahun 2024 sebanyak 9.050,3 megawatt (MW).
Dari jumlah tersebut, 2.089,4 MW di antaranya berasal dari energi surya. Praktis, energi surya hanya kalah dari hydro yang berkontribusi sebesar 3.909,8 MW.
Pemerintah pun memiliki sejumlah strategi untuk meningkatkan kapasitas penggunaan energi surya di masa mendatang.
Misalnya adalah pengembangan PLTS berskala besar yang salah satunya bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB). Lembaga keuangan global ini memberi banyak masukan kepada pemerintah terkait strategi-strategi investasi PLTS.
Salah satu implementasinya adalah lelang pengadaan PLTS berskala besar. Untuk menuju lelang tersebut, pemerintah masih menunggu finalisasi Peraturan Presiden mengenai feed in tariff EBT. “Implementasinya mungkin berupa pelelangan dengan target 200 MW dulu,” imbuh Harris.
Pemerintah juga memiliki strategi berupa pengembangan PLTS di area eks tambang di berbagai daerah dengan luas total 2.700 hektare (ha) dan kapasitas pembangkit 2.300 MW.
Rinciannya, di Bangka Belitung direncanakan pembangunan PLTS sebesar 1.250 MW, kemudian PLTS di Kutai Barat sebesar 1.000 MW, dan PLTS di Kutai Kertanegara sebesar 53 MW.
Baca Juga: Kementerian ESDM dorong pemda susun rencana umum ketenagalistrikan daerah
Ada juga strategi pengembangan PLTS terapung dengan total kapasitas 857 MW. PLTS terapung ini tersebar di berbagai lokasi. Di antaranya Waduk Wonogiri, Jawa Tengah, Waduk Sutami di Karangkates, Jawa Timur, Waduk Jatiluhur, Jawa Barat, Waduk Mrica di Banjarnegara, Jawa Tengah, Waduk Saguling di Jawa Barat, Waduk Wonorejo di Tulung Agung, Jawa Timur, dan Danau Singkarak, Sumatera Barat.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan PLTS Atap secara masif di sektor rumah tangga, komersial, industri, dan kantor pemerintah.
Pengembangan PLTS Atap di daerah-daerah dilakukan melalui sinergi dengan pemerintah provinsi ataupun kabupaten/kota. “Sinergi ini bisa berbentuk program ekowisata, klaster ekonomi, khususnya program energi surya nusantara,” terang Harris.
Pengembangan PLTS Cold Storage juga dilakukan oleh pemerintah. Caranya melalui optimalisasi dana APBN dan kerja sama dengan Kementerian KKP yang diharapkan akan meningkatkan ekonomi wilayah berbasis EBT.
Tak ketinggalan, pemerintah juga menggalakkan PLTS Hybrid khususnya di daerah 3T atau tertinggal, terluar, dan terdepan, termasuk di pulau-pulau kecil Indonesia. PLTS jenis ini coba dikembangkan di kawasan Indonesia bagian timur untuk penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“PLTS Hybrid juga dikembangkan untuk menggantikan PLTD yang banyak digunakan di kawasan terpencil,” tandas Harris.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
