Reporter: Filemon Agung | Editor: Azis Husaini
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memaparkan sejumlah upaya demi mendorong produksi dan pemanfaatan potensi migas tanah air.
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menuturkan, pihaknya terus berupaya mendorong agar potensi cadangan yang ada bisa dikomersilkan. Salah satu langkahnya yakni melalui percepatan sejumlah proses.
Baca Juga: Pertamina pastikan tidak ada lagi tumpahan minyak di sekitar anjungan YYA-1
"Jika cadangan besar maka akan butuh waktu untuk sertifikasi, maka kita dorong agar sertifikasi dan Plan of Development (PoD) bisa dipercepat," ujar Dwi di Jakarta, Kamis (10/10).
Salah satu contohnya terlihat lewat upaya yang dilakukan Repsol pada Blok Sakakemang. Asal tahu saja, Repsol kini tengah melakukan sertifikasi cadangan sebesar 1 triliun kaki kubik (tcf) dari total 2 tcf cadangan terbukti.
Sertifikasi bertahap ini sebagai upaya mempercepat produksi dari blok yang berdekatan dengan Blok Corridor ini.
Upaya lain yakni melalui pemanfaatan Enchanced Oil Recovery (EOR) pada sejumlah lapangan migas. "Kami harapkan EOR sudah bisa terlihat dampaknya di 2023 mendatang," terang Dwi.
Kontan.co.id mencatat, Wakil Kepala SKK Migas Fatar Yani Abdurrahman mengungkapkan proyek EOR yang dilaksanakan pada delapan lapangan migas terus berjalan. "Pilot project EOR di Lapangan Tanjung Pertamina EP dan terlihat menjanjikan," ujar Fatar ketika dihubungi Kontan.co.id, beberapa waktu lalu.
Dia menilai perlu investor yang memiliki kemampuan finansial yang mencukupi dalam industri hulu migas. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto bilang hal ini menjadi tantangan dalam upaya mengejar target produksi 1 juta barel per hari (bph).
"Karena sektor migas ini butuh waktu yang panjang, eksplorasi saja bisa mencapai 10 tahun. Kita lihat bagaimana (Blok) Masela berjalan cukup panjang," jelas Dwi di Kantor SKK Migas, Kamis (10/10).
Baca Juga: SKK Migas: Kita butuh investor dengan finansial besar di industri hulu migas
Lebih jauh Dwi mengungkapkan, target produksi 1 juta bph baru mungkin dicapai pada tahun 2030 mendatang. Untuk itu, Dwi menilai perlu ada perbaikan iklim investasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
