Reporter: Dani Prasetya | Editor: Edy Can
JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lebih menyukai jika perusahaan plat merah menjadi operator sementara ruas tol E1 Cilincing-Rorotan. Anggota Komisi V DPR Yudi Widiana beralasan, proyek yang bersumber dari APBN seharusnya dikelola badan usaha milik negara (BUMN).
Seperti diketahui, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) tengah menggelar tender operator pelaksana sementara tol sepanjang 3,4 km tersebut. Lima operator tercatat mengikuti tender yaitu PT Jasa Marga Tbk (JSMR), PT Citra Marga Nushapala Persada Tbk (CMNP), PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), PT Marga Mandala Sakti (MMS), dan PT Jalantol Lingkar Baratsatu (JLB).
Pemenang tender operator itu nantinya akan mengoperasikan sementara ruas E1 itu hingga seksi E2 Cilincing-Jampea sepanjang 2,74 km selesai dikonstruksi. Kedua ruas itu merupakan bagian dari akses tol Tanjung Priok sepanjang 16,67 km yang terbagi menjadi beberapa seksi yaitu E1, E2, E2A, NS Link, W, W2, dan NS Direct Ramp.
Namun, Yudi tetap mendukung perusahaan swasta yang ternyata jauh lebih unggul dan kompeten dalam tender operator sementara ruas tol E1 itu. Dengan catatan, setiap peserta tender mengikuti proses secara sistematis dan transparan.
BPJT sebelumnya menyebut operator yang akan mendapatkan pengelolaan sementara seksi E1 Rorotan Cilincing adalah peserta yang berpengalaman dalam pengoperasian tol. "Ya (yang berpengalaman operasikan jalan tol). Yang bisa buktikan bisa operasikan jalan tol," ujar Kepala BPJT Abdul Ghani Gazali.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
