Reporter: Lydia Tesaloni | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Laju industri sepeda motor listrik di Indonesia dinilai masih tersendat akibat lemahnya ekosistem yang menopang. Mulai dari standar baterai, infrastruktur pengisian, hingga pasar sekunder yang belum terbentuk.
Pengamat otomotif Yannes Pasaribu menilai, kunci percepatan industri motor listrik ada pada kolaborasi berbagai pihak, baik produsen, pemerintah, maupun lembaga riset. Tanpa itu, menurutnya adopsi motor listrik akan sulit lepas landas meski pemerintah terus menyalurkan insentif.
“PR besar bagi APM motor listrik saat ini ada di baterainya. Mereka harus segera secara bersama-sama menerapkan standar baterai nasional yang seragam, agar bisa dipertukarkan (interchangeable) antar merek,” kata Yannes kepada Kontan, Senin (18/8/2025).
Dalam hal ini, pemerintah juga perlu segera mengesahkan standar nasional baterai kendaraan roda dua. Aturan itu diharapkan mencakup dimensi fisik, voltase, protokol komunikasi, hingga kapasitas minimum. Dengan demikian, baterai dari berbagai merek bisa digunakan secara lintas merek.
Baca Juga: Motor Listrik Baru Sumbang 3,4% Pembiayaan Roda Dua FIF GROUP pada Semester I-2025
Nah, standar ini, lanjut Yannes, mesti dirancang lewat kolaborasi bersama produsen motor listrik, smelter nikel, hingga perguruan tinggi teknik terkemuka di Indonesia. Produsen yang mematuhi standar nantinya juga harus diberi prioritas dalam program subsidi pemerintah.
Untuk menjaga nilai jual motor listrik, Yannes bilang pemerintah juga perlu menyiapkan sistem sertifikasi kesehatan baterai berbasis kondisi kesehatan baterai atau State of Health (SoH). Sertifikasi ini bisa dilakukan di laboratorium Kemenperin untuk mengukur kapasitas sisa baterai secara objektif.
Pasar sekunder baterai pun bisa terbentuk dengan standar seragam. Konsumen dapat membeli baterai bekas dengan SoH di atas 70% untuk mengganti unit yang rusak. “Kalau ini terwujud, nilai jual kembali motor listrik bisa naik 40%-50%,” ucapnya.
Lebih lanjut, pemerintah perlu menerapkan program buyback baterai rusak oleh produsen dengan harga tetap, misalnya Rp 1,5 juta per unit untuk baterai dengan SoH 30%-50%. Unit yang dibeli kembali kemudian bisa di-refurbish untuk aplikasi lain, seperti penyimpanan energi dari panel surya.
Dari sisi model bisnis, Yannes mendorong percepatan skema Battery-as-a-Service (BaaS). Dengan BaaS, konsumen dapat menyewa baterai sehingga harga beli awal motor listrik bisa ditekan hingga 30%. Skema ini juga bisa dipadukan dengan standar baterai tukar (swappable) yang kompatibel dengan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU).
Tidak kalah penting, ia menambahkan pabrikan harus memperluas jaringan purnajual. Mulai dari bengkel keliling, teknisi terlatih di daerah, hingga kemitraan dengan operator SPBKLU. Titik pengisian strategis sebaiknya juga hadir di pasar tradisional maupun jalur ojek online.
“Kalau semua itu jalan, ditambah edukasi konsumen berbasis data tentang efisiensi operasional, ekosistem akan terbentuk lebih kuat. Konsumen pun akan lebih percaya diri membeli motor listrik,” papar Yannes.
Namun, kunci utama dari semua gagasan ini kembali pada kolaborasi. Yannes menilai, pemerintah dan asosiasi industri seperti AISI maupun AISMOLI harus memimpin gerakan bersama.
“Pertanyaannya, apakah para APM mau berkolaborasi untuk hal esensial ini? Apakah pemerintah siap merealisasikan gagasan yang sudah tertunda selama tiga tahun? Atau semua tetap berjalan sendiri-sendiri, tanpa arah yang jelas?” pungkas Yannes.
Baca Juga: Penjualan Motor Listrik Turun dan Stok Menumpuk, Produsen Mengerem Produksi
Selanjutnya: Pasar Kripto Melorot, Ini Kripto Top Losers dan Top Gainers 24 Jam Terakhir
Menarik Dibaca: Pasar Kripto Melorot, Ini Kripto Top Losers dan Top Gainers 24 Jam Terakhir
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
