Reporter: Handoyo | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Perdagangan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dari pelabuhan Teluk Bayur, Sumatra Utara terhenti. Sejak Sabtu (18/10) lalu, kegiatan bongkar muat CPO tidak dapat dilakukan karena kapal pengangkut tidak diperbolehkan bersandar ke pelabuhan.
Sarto Gunawan, Pembina Asosiasi Tangki Timbun Teluk Bayur mengatakan, penyebab tidak dapat bersandarnya kapal pengangkut CPO tersebut karena belum adanya kesepakatan harga bongkar muat atau handling kapal antara kalangan pengusaha dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II.
Seperti ditulis KONTAN sebelumnya, pada Oktober ini, Pelindo II bakal menaikkan biaya handling dari yang berlaku sebelumnya sebesar Rp 8.686 per ton menjadi Rp 30.000 per ton. Artinya, ada kenaikan biaya 245%.
Bila pihak pengusaha tidak menerima kenaikan biaya tersebut, kapal pengangkut CPO tidak diperkenankan bersandar di pelabuhan. Berdasarkan pantauan Asosiasi Tangki Timbun Teluk Bayur, hingga akhir pekan lalu, setidaknya ada enam kapal yang siap bongkar muat tetapi tidak diperbolehkan bersandar ke pelabuhan. "Kapasitas kapal yang tidak dapat bersandar itu totalnya sekitar 50.000 ton–60.000 ton," kata Sarto, Senin (20/10).
Jumlah kapal pengangkut CPO yang tidak dapat bersandar di pelabuhan Teluk Bayur diproyeksikan akan terus bertambah. Hal ini disebabkan tangki-tangki timbun CPO yang dimiliki perusahaan sudah mulai penuh.
Tercatat setidaknya ada lebih dari 10 perusahaan yang mengandalkan perdagangan CPO dari pelabuhan Teluk Bayur. Bila penghentian aktivitas bongkar muat terus berlanjut bisa menimbulkan multiplier effect, seperti buruh bongkar pelabuhan hingga jasa pengangkutan CPO ke pelabuhan.
Sarto bilang, kalangan pengusaha sebenarnya tidak menolak kenaikan biaya bongkar. Namun, pengusaha mengharap agar kenaikan tidak terlalu besar seperti yang ditetapkan Pelindo II. Pengusaha menginginkan kenaikan tarif bongkar adalah Rp 13.550 per ton, atau naik sekitar 56% dari tarif awal.
Asal tahu saja, kapasitas CPO yang diperdagangkan melalui Teluk Bayur cukup besar. Setiap tahun, pelabuhan ini dapat menampung hingga 2 juta ton CPO. Suplai CPO yang diperdagangkan di Teluk Bayur berasal dari beberapa wilayah di Sumatra, seperti Sumatera Barat, Jambi, hingga Bengkulu.
Menekan hulu
Dengan pengenaan biaya bongkar yang tinggi, tentu kinerja ekspor CPO akan terhambat. Padahal bulan Oktober ini sebenarnya adalah waktu yang tepat untuk bersaing dengan Malaysia karena bea keluar (BK) CPO 0%.
Selain menghambat kinerja ekspor, perusahaan juga terbebani dengan biaya demurrage, yakni biaya penumpukan kontainer. Meski tidak merinci, Sarto bilang, setiap hari biaya demurrage yang harus dibayar cukup tinggi.
Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) bilang, kebijakan menaikkan harga handling bertolak belakang dengan kondisi persawitan saat ini. Di tengah tren penurunan harga CPO, seharusnya terus dilakukan penghematan devisa.
Pengenaan biaya bongkar yang tinggi juga semakin menambah beban perusahaan. Sementara, harga jual CPO mengikuti harga pasar dan tidak dapat serta merta dinaikkan. Bila kondisi ini berlanjut, Sarto khawatir, petani sawit yang akan dirugikan. Sebab, dengan pengenaan biaya yang tinggi itu, pengusaha pasti akan membebankan biaya itu di tingkat hulu. Walhasil, harga jual CPO dari petani ke perusahaan akan ditekan hingga lebih rendah lagi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Intensive Boothcamp] Financial Statement Analysis](https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_30102411362700.jpg)