kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.965.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.830   0,00   0,00%
  • IDX 6.438   38,22   0,60%
  • KOMPAS100 926   8,20   0,89%
  • LQ45 723   5,45   0,76%
  • ISSI 205   2,17   1,07%
  • IDX30 376   1,61   0,43%
  • IDXHIDIV20 454   0,42   0,09%
  • IDX80 105   1,01   0,98%
  • IDXV30 111   0,45   0,40%
  • IDXQ30 123   0,28   0,22%

ESDM bantah porsi Blok Mahakam sudah dibagikan


Kamis, 12 Maret 2015 / 17:11 WIB
ESDM bantah porsi Blok Mahakam sudah dibagikan
ILUSTRASI. Pemisahan platform social commerce dan e-commerce diapresiasi Apindo. (Kontan/Lidya Yuniartha)


Reporter: Pratama Guitarra | Editor: Mesti Sinaga

JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said membantah pernyataan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak terkait saham pengelolaan Blok Mahakam, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Sebelumnya, Awang menyatakan skema besaran saham untuk mengelola migas di Blok Mahakam telah disusun, baik saham yang akan dimiliki pemerintah pusat, daerah, hingga perusahaan nasional.

"Saya belum pernah bertemu dengan pak Awang Faroek, belum ada pembahasan apa-apa," kata  Sudirman di kantor Kementerian ESDM, Kamis (12/3).

Dari saham yang telah disusun oleh Awang Faroek tersebut, PT Total Indonesie masih memiliki sebanyak 30%. Sisanya  sebesar 70 persen merupakan saham untuk nasional, yakni  51% untuk PT Pertamina dan 19% untuk pemerintah daerah (Pemda).

"Mahakam belum ada pembagian apa-apa, untuk pembagian kita serahkan ke Pertamina," tegas  Sudirman.

Menteri Sudirman bilang, saat ini Pertamina sedang memproses pembagian saham. Artinya, 100% keputusan dipegang Pertamina. "Pertamina yang proses dan biar mereka yang atur," tandasnya.

Sementara itu, Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam mengatakan, sampai saat ini Pertamina belum mendapat surat resmi dari pemerintah, apa lagi terkait komposisi pemegang interest.

 "Saya juga belum pernah mendengar statement (Awang Faroek) seperti itu. Lebih baik kita tunggu saja dulu keputusan resmi dari pemerintah," tandas Syamsu kepada KONTAN, Kamis (12/3).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×