Reporter: Febrina Ratna Iskana | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku belum bisa menjawab salah satu isi surat dari Total EP Indonesie yang meminta 39% saham Blok Mahakam. Pemerintah mengaku saat ini fokus membahas insentif yang juga diminta dalam surat tersebut.
Pada akhir April 2017, Total E&P Indonesie mengirimkan surat kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan. Surat itu berisi beberapa permintaan, yakni share down di Blok Mahakam sebesar 39% dari sebelumnya 30%, first tranche petroleum (FTP) yang biasanya 20% jadi 0%, dari produksi kotor, dan investment credit 20%.
Total EP juga meminta percepatan masa depresiasi dari lima tahun menjadi dua tahun. Terakhir Total EP bersedia membayar bonus tandatangan sekitar US$ 13 juta dari jumlah US$ 41 juta. Ini dengan catatan, bisa mendapatkan 39% saham di blok tersebut.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar mengungkapkan, pemerintah akan menjawab permintaan Total-Inpex terkait Blok Mahakam secepatnya. Pemerintah bahkan telah menyiapkan surat keputusan terkait share down tersebut. "Akan kami jawab tahun ini juga, secepatnya," ujar Arcandara pada Senin (10/7).
Namun, sebelum menjawab mengenai permintaan 39% share down di Blok Mahakam, pemerintah akan terlebih dahulu menjawab tiga permintaan insentif yang juga diajukan oleh Total dan Inpex.
"Yang pertama yang harus kami jawab itu tiga insentif yang mereka minta, ini perlu kami jawab. Setelah keputusan insentif, baru dibahas soal Mahakam," jelas Arcandra.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
