Reporter: Genta Disa | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemberlakuan European Union Deforestation Regulation (EUDR) mulai 30 Desember 2026 menjadi tantangan bagi eksportir komoditas Indonesia yang menyasar pasar Uni Eropa.
Dengan nilai ekspor komoditas yang berpotensi terdampak diperkirakan mencapai US$ 7 miliar, pemenuhan persyaratan bebas deforestasi dan penyediaan data geolokasi menjadi faktor penting untuk mempertahankan akses pasar Eropa.
Bagi industri kopi, pemberlakuan aturan deforestasi Uni Eropa tersebut berpotensi menambah biaya ekspor sebesar Rp 500-Rp 700 per kilogram (kg). Beban ini terutama dirasakan eksportir skala kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan tenaga kerja serta sumber daya untuk memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
Ketua Departemen Specialty dan Industri Badan Pengurus Pusat Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI) Moelyono Soesilo mengatakan, kesiapan eksportir kopi dalam menghadapi EUDR masih menghadapi sejumlah kendala.
“Ini menjadi masalah bagi eksportir kopi kecil hingga menengah karena keterbatasan tenaga untuk pengurusannya dan biaya yang cukup besar dikeluarkan,” ujar Moelyono kepada Kontan, Kamis (19/11/2026).
Baca Juga: Indonesia-China Sepakati Investasi US$ 71,8 Miliar, Danantara Garap 10 Smart City
Menurutnya, pemenuhan ketentuan tersebut akan menimbulkan biaya tambahan yang berpotensi meningkatkan harga pokok produksi (HPP) kopi. Moelyono memperkirakan, tambahan biaya kepatuhan EUDR mencapai Rp 500–Rp 700 per kg.
Selain beban biaya, persoalan lain yang dihadapi eksportir adalah perbedaan data geolokasi antara hasil pemetaan yang disiapkan pelaku usaha Indonesia dan data yang digunakan pihak Uni Eropa. Perbedaan titik koordinat tersebut bahkan dapat membuat status suatu lahan dinilai berbeda.
“Yang jadi masalah juga, masih sering terjadi perbedaan data yang kita buat dengan data pihak Uni Eropa. Masalahnya ada di titik geolokasinya, data kita bukan daerah hutan lindung, tapi data Uni Eropa merupakan hutan lindung,” ungkap Moelyono.
Persoalan ini menjadi penting karena EUDR mewajibkan komoditas yang masuk ke pasar Uni Eropa dapat ditelusuri hingga lokasi produksinya dan dibuktikan tidak berasal dari lahan yang mengalami deforestasi setelah 31 Desember 2020. Kopi termasuk salah satu dari tujuh komoditas yang masuk dalam cakupan regulasi tersebut, bersama kelapa sawit, kakao, karet, kedelai, kayu, dan sapi.
Dalam penerapannya, pelaku usaha juga harus memenuhi kewajiban uji tuntas (due diligence), termasuk mengumpulkan informasi asal produk, data geolokasi lahan, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan bebas deforestasi.
Meski begitu, Moelyono menyebut belum ada dampak langsung terhadap pembelian kopi dari petani yang belum memiliki data geolokasi.
Ia menilai, tambahan kewajiban tersebut juga dapat memengaruhi daya saing Uni Eropa sebagai tujuan perdagangan kopi. “Uni Eropa akan berat bersaing dengan negara-negara lain yang tidak menerapkan EUDR,” kata Moelyono.
Baca Juga: Volume Penjualan Logam Timah (TINS) Melonjak 72% hingga September 2026
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)