Reporter: Alya Fathinah | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menyatakan, hingga saat ini belum ada penetapan izin pertambangan di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, yang menjadi habitat utama badak Jawa (Rhinoceros sondaicus).
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhamad Hidayat mengatakan, hingga saat ini belum ada penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di kawasan konservasi tersebut.
Pernyataan ini merespons sorotan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) terhadap penetapan wilayah pertambangan di sekitar TNUK melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/2026.
Hidayat menjelaskan, dalam keputusan tersebut memang terdapat sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK yang masuk dalam kategori Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Namun, penetapan WUP tidak serta-merta memberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan pertambangan.
Baca Juga: IESR Catat Realisasi PLTS di RI Baru 1,59 GWp dari Target PLTS 100 GWp pada 2029
"Yang masuk WUP hanya sebagian perairan laut di sekitarnya, belum ada satu pun izin tambang yang terbit. Penetapan WUP tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi," ujar Hidayat dalam keterangan resmi, Rabu (18/11/2026).
Menurut Hidayat, WUP merupakan bagian dari perencanaan tata kelola pertambangan dan bukan merupakan izin maupun persetujuan untuk melakukan kegiatan eksplorasi atau eksploitasi.
Pelaku usaha yang ingin menjalankan kegiatan pertambangan tetap harus memenuhi sejumlah persyaratan perizinan, termasuk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang laut.
"Sejak sebagian perairan TNUK masuk dalam peta WUP yang terbuka bagi publik pada 2017, tidak ada satu pun izin tambang yang diterbitkan pemerintah, baik di TNUK sebagai habitat utama Badak Jawa maupun di perairan sekitarnya," kata Hidayat.
Hidayat menambahkan, keberadaan potensi geologi di suatu wilayah juga tidak otomatis membuat kawasan tersebut dapat ditambang. Pemerintah tetap harus mengevaluasi kesesuaian tata ruang, persetujuan lingkungan, serta persyaratan lainnya.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan belum memiliki rencana teknis untuk memindahkan populasi badak Jawa dari TNUK ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur.
Menurut Hidayat, TNUK tetap menjadi habitat utama badak Jawa. Karena itu, pemindahan satwa dilindungi tersebut tidak akan dilakukan tanpa kajian yang tuntas dan komprehensif.
Ia menyebut, kajian mengenai kemungkinan habitat kedua bagi badak Jawa dilakukan dengan mempertimbangkan risiko bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik. Kajian tersebut, kata dia, ditujukan untuk memperkuat upaya perlindungan spesies yang terancam punah itu.
Baca Juga: Gandeng Kertabumi, Usmile Ubah Sampah Oral Care Menjadi Prouk Bermanfaat
Adapun populasi badak Jawa saat ini diperkirakan kurang dari 100 ekor. TNUK juga telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Alam Dunia UNESCO sejak 1991 karena keanekaragaman ekosistem dan perannya sebagai habitat terakhir badak Jawa di alam liar.
Sebelumnya, WALHI mendesak Kementerian ESDM mengevaluasi penetapan wilayah pertambangan yang bertumpang tindih maupun berbatasan langsung dengan kawasan TNUK. Organisasi lingkungan tersebut menilai penetapan wilayah pertambangan berpotensi membuka ruang bagi aktivitas pertambangan yang dapat mengancam ekosistem di sekitar kawasan konservasi.
WALHI juga tengah mempertimbangkan pengiriman surat keberatan dan permohonan pencabutan Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/2026 kepada Menteri ESDM dan/atau Presiden. Selain itu, WALHI membuka opsi mengajukan judicial review terhadap keputusan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)