Penulis: Chelsea Anastasia, Chelsea Anastasia | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Transisi energi menjadi salah satu peluang investasi jangka panjang bagi Indonesia di tengah ketidakpastian geopolitik, perubahan pola perdagangan global, dan meningkatnya risiko terhadap ketahanan energi.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan, transisi energi kini tidak hanya berkaitan dengan upaya menekan emisi karbon, tetapi juga semakin penting bagi daya saing ekonomi, ketahanan energi, dan strategi industrialisasi nasional.
Menurut Anindya, peluang investasi di sektor transisi energi masih terbuka lebar meski dinamika geopolitik global semakin kompleks.
Baca Juga: Konsolidasi BUMN Karya, HIPMI Soroti Ruang bagi Pengusaha Swasta
"Investasi global dalam transisi energi bahkan mencapai rekor US$ 2,3 triliun pada 2025, dengan Asia Pasifik menyumbang hampir separuh dari total investasi global," ujar Anindya dalam BloombergNEF Forum Jakarta 2026, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (5/10/2026).
Ia mengutip kajian BloombergNEF yang memperkirakan jalur Indonesia menuju target net zero emission (NZE) dapat menciptakan peluang investasi hingga US$ 3,8 triliun sampai 2050.
Potensi tersebut didukung sejumlah keunggulan Indonesia, mulai dari kekayaan mineral kritis, potensi energi terbarukan, hingga besarnya pasar domestik.
Anindya menilai perkembangan kendaraan listrik, industri baterai, biofuel, dan panas bumi juga membuka peluang untuk memperkuat rantai industri energi bersih di dalam negeri.
"Hal tersebut menjadi fondasi yang kuat bagi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dan membangun industri yang lebih bernilai tinggi dengan emisi karbon yang lebih rendah di dalam negeri," kata Anindya.
Meski demikian, menurut Anindya, besarnya potensi investasi tersebut perlu diikuti dengan sejumlah langkah agar peluang transisi energi dapat diterjemahkan menjadi proyek nyata.
Baca Juga: Pekerja Bisa Menghemat Ongkos dengan Skema Berbagi Perjalanan
Tiga prioritas transisi energi
Anindya menyebut, setidaknya ada tiga prioritas yang perlu diperkuat Indonesia dalam mendorong transisi energi.
Pertama, transisi energi harus berjalan seiring dengan penguatan daya saing dan ketahanan energi nasional.
Energi yang dihasilkan perlu semakin andal, terjangkau, dan rendah karbon sehingga dapat mendukung aktivitas industri, menarik investasi, serta menciptakan lapangan kerja.
Baca Juga: NetApp Memberdayakan Perusahaan untuk Membangun Apapun dan Dimanapun
Kedua, Indonesia perlu meningkatkan nilai tambah dari ekonomi energi bersih. Menurut Anindya, Indonesia tidak cukup hanya berperan sebagai pemasok bahan mentah, tetapi perlu memperkuat industrialisasi hijau melalui pengembangan kapasitas pengolahan, manufaktur, teknologi, dan industri energi bersih.
"Indonesia perlu bergerak dari sekadar pemasok bahan mentah menuju industrialisasi hijau dengan memperkuat kapasitas pengolahan, manufaktur, teknologi, dan industri energi bersih," ujarnya.
Ketiga, kesenjangan antara ketersediaan modal dan proyek yang siap dibiayai perlu diperkecil.
Anindya mengatakan hal tersebut membutuhkan kepastian regulasi, proyek yang kredibel, infrastruktur yang memadai, serta skema pembiayaan yang membuat proyek berkelanjutan layak dibiayai dalam skala besar.
Ia menilai, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi salah satu faktor penting untuk mempercepat realisasi investasi tersebut.
"Kadin terus mendorong semangat kolaborasi pemerintah, BUMN, perusahaan swasta, investor, lembaga keuangan, dan mitra internasional untuk bergerak bersama dalam mendukung tujuan pembangunan nasional," katanya.
Baca Juga: ESDM Rancang Komersialisasi CNG 3 Kg, Perlu Uji Tabung hingga Infrastruktur
Kadin juga menyatakan akan mendorong keterlibatan lebih luas dari pelaku usaha dalam proses transisi energi, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta dunia usaha di berbagai daerah.
Menurut Anindya, tantangan utama Indonesia bukan semata-mata mencari peluang maupun modal, melainkan memastikan keduanya dapat dipertemukan dengan proyek yang memiliki kelayakan ekonomi.
"Indonesia tidak kekurangan peluang, ambisi, maupun modal untuk mengembangkan ekonomi rendah karbon. Tantangannya adalah mempertemukan ketiganya agar dapat menghasilkan proyek nyata dan nilai ekonomi bagi Indonesia," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














