Reporter: Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Aset negara bernilai lebih dari Rp 960 miliar berhasil diamankan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta ATR/BPN terhitung sejak awal tahun 2020.
Hal ini terungkap dari pertemuan antara Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini dengan Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, Zulkifli membahas dan mendiskusikan penyelamatan aset negara yang dipercayakan dan dikelola oleh PLN. Aset-aset PLN tersebut tersebar di seluruh Indonesia dan nilainya mencapai ratusan triliun rupiah.
Menurut dia, PLN sangat beruntung mendapatkan dukungan penuh dari KPK. Tanpa dukungan KPK, PLN pasti kesulitan untuk bergerak di lapangan.
Baca Juga: BKPM siap bantu kendala pengoperasian PLTM Tomata
"Tetapi, dengan adanya dukungan yang penuh dari KPK, aset-aset itu kami identifikasi, kami kelola, kami administrasi kan, sehingga mengurangi potensi terjadinya penyalahgunaan oleh pihak lain. Jadi, dukungan ini menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan korupsi yang nilainya ratusan triliun rupiah," ungkap dia dalam siaran pers yang diterima Kontan.co.id, Senin (7/9).
KPK di bawah pimpinan Firli Bahuri menekankan kepada PLN bahwa upaya pencegahan korupsi tidak kalah pentingnya dari upaya penindakan, sebagaimana amanat yang diemban KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.
PLN bersama KPK dengan dukungan dari Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia sudah bekerja di lapangan.
"Kami mengidentifikasi satu per satu lebih dari 90.000 persil bidang tanah negara yang dipercayakan kepada PLN. Program ini telah dilakukan di beberapa provinsi, di antaranya Jawa Tengah 609 aset, Gorontalo 117 aset, Jambi 737 aset, dan Sumatra Utara 1105 aset,” tambah Zulkifli.
Program ini terus berjalan, sehingga diharapkan seluruh aset negara tersebut dapat dengan cepat memperoleh perlindungan serta upaya penyalahgunaan terhadap aset-aset tersebut dapat dicegah sejak awal.
Dalam kesempatan tersebut, PLN juga berterima kasih atas dukungan KPK dalam membantu serta mengawasi jalannya tugas PLN dalam mengamankan, memelihara, sekaligus mendayagunakan aset-aset yang dipercayakan kepada PLN dalam upaya menghadirkan listrik yang berkualitas ke seluruh pelosok negeri.
“Kami tahu dan sadari betul untuk menekankan fungsi pencegahan selain fungsi penindakan yang selama ini telah dijalankan dengan baik oleh KPK. Pencegahan terhadap aset-aset negara, terutama yang dikelola oleh PLN yang nilainya ratusan triliun rupiah di seluruh Indonesia menjadi prioritas utama kami," jelas Zulkifli.
Ke depan, PLN memerlukan dan memohon dukungan yang lebih erat lagi. PLN tentu saja masih membutuhkan bimbingan dan arahan dari KPK dalam pengamanan aset-aset tersebut, sehingga perusahaan ini tidak bekerja sendirian dalam menjaga aset-aset tersebut dari upaya penyalahgunaan oleh pihak-pihak lain.
Ketua KPK Firli Bahuri pun memberikan apresiasi kepada PLN yang telah berinisiatif melakukan pencegahan korupsi. Dirinya menilai PLN merupakan BUMN yang memiliki peran penting bagi negara.
Baca Juga: Pimpinan KPK perintahkan penerbitan supervisi kasus Djoko Tjandra
"Saya apresiasi PLN yang sudah berupaya melakukan pencegahan korupsi. KPK mendampingi PLN dalam menyelesaikan sertifikasi aset di beberapa daerah, kemudian PLN juga sudah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)," tutur Firli.
KPK pun berkomitmen untuk terus mendukung PLN dalam menyediakan pasokan listrik untuk masyarakat.
Firli menyebut, PLN merupakan salah satu BUMN yang turut serta membantu tujuan negara, yakni memajukan kesejahteraan umum dan kecerdasan kehidupan bangsa. Tanpa adanya penerangan dari PLN, tentu tujuan itu sulit terwujud. "Oleh karena itu, PLN menjadi perhatian khusus kami dan harus kami dukung," pungkas dia.
Selanjutnya: Kabar gembira! PLN kasih diskon biaya penyambungan tambah daya UMKM dan IKM
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
