/2020/08/31/176606199.jpg "Gapki Pastikan Pasokan CPO Aman untuk Program Mandatori B50")
Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) memastikan ketersediaan pasokan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di dalam negeri masih mencukupi untuk mendukung implementasi program mandatori B50 yang akan segera dijalankan pemerintah.
Pemerintah diketahui berencana mulai menerapkan kebijakan pencampuran 50% minyak sawit ke dalam bahan bakar minyak (BBM) atau biodiesel B50 pada 1 Juli mendatang sebagai bagian dari strategi penguatan ketahanan energi nasional.
Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, menegaskan bahwa kebijakan B50 merupakan langkah strategis yang tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi di tengah volatilitas harga energi global.
"Penerapan B50 jelas memberikan manfaat untuk negara di saat harga minyak bumi naik akibat perang di Timur Tengah. Ini akan menghemat devisa impor BBM," ujarnya kepada KONTAN.CO.ID, Minggu (12/4/2026).
Baca Juga: Pemerintah Terapkan B50 Mulai Juli 2026, Begini Respons Apindo
Kebutuhan CPO B50 Diperkirakan Capai 26 Juta Ton
Eddy menjelaskan, berdasarkan perhitungannya, kebutuhan bahan baku untuk program B50 diperkirakan mencapai 16 juta ton. Sementara itu, kebutuhan CPO untuk konsumsi pangan domestik mencapai sekitar 10 juta ton.
Dengan demikian, total kebutuhan CPO dalam negeri diproyeksikan mencapai sekitar 26 juta ton.
"Produksi CPO tahun 2025 sebesar 51,6 juta ton, artinya secara produksi mencukupi untuk mendukung B50," jelasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keseimbangan pasokan dapat menjadi tantangan apabila permintaan ekspor mengalami peningkatan signifikan. Hal tersebut berpotensi mempengaruhi alokasi bahan baku untuk biodiesel.
"Hanya saja kalau permintaan ekspor meningkat belum tentu bisa dipenuhi, karena kebutuhan bahan untuk B50 meningkat sekitar 3 juta ton," tuturnya.
Dampak ke Petani Sawit Dinilai Positif
Terkait dampak kebijakan ini terhadap petani, Eddy menilai implementasi B50 tidak akan merugikan pelaku usaha perkebunan rakyat. Sebaliknya, kebijakan ini berpotensi menjaga stabilitas bahkan mendorong harga Tandan Buah Segar (TBS).
"Kalau petani tidak dirugikan karena belum tentu harga TBS turun. Justru apabila suplai Indonesia berkurang karena digunakan untuk biodiesel, ada kemungkinan harga minyak sawit dunia meningkat," pungkasnya.
Baca Juga: Pemerintah Siap Implementasi B50 pada Juli 2026, Begini Kata Dewan Energi Nasional
Uji Coba B50 Capai 60–70 Persen
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa uji coba B50 telah menunjukkan progres signifikan dan memasuki tahap akhir pengujian.
"Jadi, saya sampaikan bahwa hasil uji coba terhadap B50 sekarang sudah ke arah 60-70%. Uji coba dilakukan di alat-alat berat, di kereta api, di kapal maupun di mobil. Insya Allah, bulan Mei, Juni hasil akhirnya sudah selesai dan akan diterapkan di 1 Juli," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Jumat (10/4/2026).
Bahlil menegaskan bahwa penerapan B50 merupakan bagian dari strategi “survival mode” pemerintah untuk memperkuat kedaulatan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap fluktuasi harga minyak global.
"Ini sudah menjadi kebijakan negara, ini survival mode. Supaya kita tidak tergantung pada global terhadap BBM kita, khususnya untuk solar," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
