Reporter: Abdul Basith | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - Garam bahan baku untuk garam konsumsi yang sebelumnya diimpor dari Australia masih belum terdistribusi sepenuhnya. Saat ini masih menyisakan kurang lebih 47.000 ton garam.
Sebelumnya pendistribusian untuk garam yang diimpor dari Australia tersebut ditujukan peruntukannya untuk Industri Kecil Menengah (IKM). Hal tersebut guna mengatasi kelangkaan garam yang terjadi di Indonesia akibat kemarau basah.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan penugasan kepada PT Garam selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengurusi pergaraman.
Impor garam bahan baku untuk garam konsumsi tersebut sebesar 75.000 ton. Meroketnya harga garam membuat pemerintah mendistribusikan garam seharga Rp 2.250 per kilogram (kg). Pendistribusian garam impor ditargetkan hingga 11 September 2017.
Dolly P Pulungan, Direktur Utama PT Garam mengatakan untuk mengatasi stok garam yang masih tersisa, pihaknya akan mengajukan surat ke Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pendistribusian garam. Tujuannya untuk menekan harga di tingkat konsumen yang dinilai masih tinggi.
Dolly bilang, garam sisa impor tidak akan menjadi buffer stock. Hal tersebut diakibatkan buffer stock akan menjadi beban penyimpanan sehingga harga pokok naik. "Kalau harus untung, kita usulkan ke bu menteri enggak dijadikan buffer stock," terang Dolly, Selasa (12/9).
Saat ini terdapat 7 industri pengolah garam yang ingin membeli garam milik PT Garam. Dia bilang industri tersebut berkedudukan di berbagai daerah di Lebak, Surabaya, Gresik, Tangerang dan masih banyak lagi.
Saat inj harga garam di pasar dinilai masih sangat tinggi. Oleh karena itu Brahmantya Satyamurti Poerwadi, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL) KKP menyarankan agar dilakukan operasi pasar bersama Satgas Pangan. "Karena saat ini ada laporan harga dipasar masih tinggi sementara di petani sudah turun," ujar Tyo.
Tyo bilang untuk kondisi saat ini dimana sedang terjadi panen raya, distribusi garam akan melihat supply dan demand. Selain itu juga dibutuhkan pengawalan dan pengawasan. Hal tersebut untuk memastikan apakah ada industri yang tidak menjual garamnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
