kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.695.000   18.000   0,67%
  • USD/IDR 17.869   44,00   0,25%
  • IDX 6.476   73,85   1,15%
  • KOMPAS100 836   7,26   0,88%
  • LQ45 637   4,34   0,69%
  • ISSI 227   4,67   2,10%
  • IDX30 356   2,16   0,61%
  • IDXHIDIV20 433   2,46   0,57%
  • IDX80 96   0,74   0,78%
  • IDXV30 119   0,90   0,76%
  • IDXQ30 113   0,75   0,67%

PERPEKINDO Riau Dorong Pemerintah Perbaiki Mekanisme Penetapan Harga Kelapa


Selasa, 18 Agustus 2026 / 10:33 WIB
PERPEKINDO Riau Dorong Pemerintah Perbaiki Mekanisme Penetapan Harga Kelapa
ILUSTRASI. Petani kopra di Pulau Meti Halmahera Utara (ANTARA FOTO/Andri Saputra)


Reporter: Prayogi Ikhrawinata | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perhimpunan Petani Kelapa Indonesia (PERPEKINDO) Wilayah Riau mendorong pemerintah memperbaiki mekanisme penetapan harga kelapa di tingkat petani agar lebih adil dan transparan.

Ketua PERPEKINDO Muhaimin Tallo mengatakan, penetapan harga kelapa perlu menggunakan indikator ekonomi yang terukur dan tidak semata-mata mengikuti mekanisme pasar.

Baca Juga: Rayakan HUT RI ke-81, NHM Perkuat Sinergi Manajemen, Pekerja, dan Masyarakat Adat

"Penetapan harga kelapa tidak boleh hanya mengikuti mekanisme pasar yang tidak transparan, tetapi harus mengacu pada indikator ekonomi yang terukur," ujar Muhaimin dalam keterangan tertulis, Rabu (18/8/2026).

Menurutnya, sejumlah indikator yang perlu dipertimbangkan antara lain harga minyak kelapa dunia, nilai tukar rupiah, serta nilai produk turunan kelapa. Produk turunan tersebut mencakup kopra, minyak kelapa, tempurung, sabut, hingga air kelapa.

PERPEKINDO juga mendorong Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir segera menyusun pedoman penetapan harga kelapa.

Pedoman tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian harga sekaligus melindungi petani dari gejolak pasar.

Muhaimin menegaskan, penataan mekanisme harga bukan bertujuan menciptakan konflik antara petani dan pelaku industri.

Baca Juga: Pasar Mobil Bekas Diprediksi Masih Lesu hingga Akhir 2026, Ini Pemicunya

Sebaliknya, kebijakan tersebut diharapkan dapat menciptakan tata niaga kelapa yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

"Tujuan kami bukan menciptakan konflik antara petani dan industri, melainkan membangun tata niaga kelapa yang berkeadilan, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi semua," tegasnya.

PERPEKINDO berharap perbaikan tata niaga kelapa di Riau dapat memperkuat proses hilirisasi komoditas tersebut.

Dengan demikian, nilai tambah dari berbagai produk turunan kelapa dapat lebih banyak dinikmati oleh petani.

Penataan harga juga diharapkan dapat menciptakan hubungan yang lebih sehat antara petani dan industri, sekaligus menjaga keberlanjutan produksi kelapa di Riau.

Baca Juga: Saskara Perluas Pasar Perlengkapan Ibadah lewat Koleksi Nusantara

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×