Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
"Yang benar dalam kebijakan yang lalu bisa menjadi salah di kebijakan berikutnya. Itulah, maka pengusaha menjadi korban dalam kebijakan tersebut. Kita melihat jika ada kasus hukum yang menyimpang, kita hormati proses hukumnya. Kedepan jangan sampai kebijakan yang buat justru membawa korban," tegasnya.
Sementara itu, Praktisi hukum Hotman Sitorus, mengkritisi dugaan korupsi karena kelangkaan minyak goreng. Menurutnya dalam kasus ini tidak ada suap dan tidak ada pula pengadaan barang dan jasa namun disebut terjadi korupsi.
Hotman menjelaskan, ada tiga unsur korupsi. Pertama adalah pebuatan melawan hukum,kedua, kerugian Keuangan Negara atau Kerugian Perekonomian Negara, dan ketiga memperkaya diri sendiri atau orang lain.
Baca Juga: Bongkar Pasang Kebijakan Dinilai Lahirkan Kisruh Minyak Goreng
"Tanpa ada perbuatan melawan hukum, tanpa ada kerugian keuangan negara, dan tanpa ada memperkaya diri sendiri atau orang lain maka tidak ada korupsi. Ketiga unsur haruslah diuraikan secara jelas dan terang dan kemudian dibuktikan di depan pengadilan," jelas Hotman.
Hotman berpandangan dari analisis surat dakwaan Jaksa pada persidangan korupsi kelangkaan minyak goreng diatas, ketiga unsur tersebut kabur.
Tidak terdapat hubungan sebab akibat antara satu unsur dengan unsur lain. Tidak terdapat hubungan perbuatan melawan hukum, merugikan keuangan negara. Tidak terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian keuangan negara dengan memperkaya perusahaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
