Reporter: Abdul Basith, Lidya Yuniartha | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Keputusan pemerintah mencabut aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras Rp 9.000 per kilogram (kg) membuat bisnis perberasan di daerah bergeliat kembali. Selain itu juga menyebabkan kenaikan harga beras di berbagai wilayah. Dorongan harga juga disebabkan karena keputusan Bulog membeli 10% dari Harga Pembelian pemerintah (HPP).
Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan, pekan ini harga beras di pasaran sudah mulai terdongkrak. Ini akibat keputusan Bulog membeli 10% di atas HPP.
Harga beras yang biasa diserap Bulog naik menjadi Rp 8.300 per kilogram (kg), lebih tinggi dari harga yang ditetapkan Bulog sebelumnya Rp 8.030 per kg. "Dalam dua hari ke depan, kami masih terus memantau apakah masih ada kenaikan harga," katanya, Rabu (8/9).
Bulog menaikkan harga pembelian gabah dan beras petani 10%-11% dari HPP. Keputusan ini yang diteken 4 Agustus 2017 membolehkan Bulog daerah membeli Gabah Kering Giling (GKG) sebesar Rp 5.115 per kilogram (kg). Harga ini selisih Rp 515 per kg atau 11,2% di atas HPP yang Rp 4.600 per kg.
Harga beli beras juga dinaikkan jadi Rp 8.030 per kg atau 10% di atas HPP beras yang Rp 7.300 per kg.
Untuk mempercepat penyerapan beras, pemerintah juga meminta perusahaan penggilingan beras di Jawa Timur melakukan kontrak penjualan beras ke Perum Bulog. Sutarto menambahkan, kerjasama antara pabrik penggilingan beras Jawa Timur dengan Bulog hanya tahap awal.
Ke depan, pabrik penggilingan beras di daerah lain juga akan bekerja sama dengan Bulog. "Perusahaan penggilingan di daerah lain juga akan memasok ke Bulog," ujarnya.
Dia menepis kekhawatiran bahwa kerja sama ini dapat memicu kelangkaan beras bagi perusahaan swasta. Sebab, kerja sama dengan Bulog hanyalah industri penggilingan skala kecil dengan rata-rata kapasitas produksi di bawah 10 ton per hari. "Tidak akan menganggu produksi bagi industri beras," katanya.
Apalagi selama ini industri beras mendapatkan pasokan dari penggilingan padi skala besar. Mantan Direktur Utama Bulog ini mengatakan, dengan langkah itu maka target stok Bulog 850.000 ton sampai akhir tahun akan tercapai.
Buka keran impor
Investor Relation PT Buyung Poetra Sembada Tbk (HOKI) Dion Surijata juga mengaku tidak khawatir dengan kontrak yang dilakukan Bulog bersama industri penggilingan beras. Sebab antara Bulog dan HOKI berbeda kepentingan. "Kalau Bulog untuk stabilisasi harga, sementara kami untuk produksi. Lagi pula Bulog jumlahnya banyak sekali, sementara kami hanya sedikit," terangnya.
Rata-rata produksi beras HOKI per tahunnya berkisar 130.000 ton. Pasokan beras tersebut diambil dari penggilingan kecil yang tersebar di lima wilayah seperti Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Dari sana, HOKI menilai mana yang paling surplus untuk diserap.
Komisaris Utama PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk (AISA) Anton Apriyantono menambahkan, kenaikan HPP gabah dan beras serta kerjasama antara perusahaan penggilingan padi dan Bulog tidak akan berdampak pada industri beras. Sebab HPP tersebut tidak relevan lagi karena harga di lapangan di atas HPP.
Kalau seandainya pasokan berkurang, Mantan Menteri Pertanian ini menyarankan pemerintah segera membuka keran impor beras. Sebab pemerintah harus memastikan stok beras. "Impor tidak masalah kalau stok dalam negeri tidak cukup," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
