Reporter: Dimas Andi | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam beberapa waktu terakhir, harga sejumlah komoditas yang menjadi bahan baku produk pangan mengalami tren kenaikan. Hal ini tentu mengganggu kelangsungan usaha para produsen pangan maupun masyarakat selaku konsumen akhir.
Gabungan Koperasi Pengusaha Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) pun mengaku, ketika harga kedelai naik, para produsen tempe tahu jelas bakal kesulitan. Apalagi, tren kenaikan harga kedelai di pasar global berpotensi terjadi sampai pertengahan tahun atau ketika musim panen kedelai tiba.
Jika demikian, maka para produsen mesti memutar otak, misalnya dengan menyesuaikan bentuk tempe tahu yang akan dijual ke pedagang eceran. Jika upaya ini belum membuahkan hasil, maka menaikkan harga jual tempe tahu mesti dilakukan agar produsen terhindar dari risiko kerugian yang besar.
“Tetapi kalau produsen menaikkan harga jual, para pedagang biasanya akan marah. Ini sulit dilakukan karena hubungan antar pelaku usaha dan pedagang tempe tahu sudah terjalin puluhan tahun layaknya keluarga,” ungkap Ketua Umum Gabungan Koperasi Pengusaha Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) Aip Syarifuddin, Selasa (15/2).
Baca Juga: Harga Jagung Global Terus Naik, Begini Tanggapan Pelaku Usaha Pakan Ternak
Imbas kenaikan harga kedelai global membuat perajin tempe tahu di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya dikabarkan akan melakukan aksi mogok produksi pada 21—23 Februari 2022 mendatang. Aksi mogok ini tentu akan berdampak pada kelangkaan tempe tahu di pasar.
Kedelai bukan satu-satunya soft commodity yang mengalami tren kenaikan harga di pasar global. Masih ada CPO, jagung, gandum, dan lain sebagainya.
Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudistira menyampaikan, seharusnya pemerintah dapat memfasilitasi impor dengan kontrak pembelian jangka panjang pada komoditas yang harganya fluktuaktif. Setidaknya, sistem kontrak seperti itu dapat menjamin kestabilan harga komoditas yang akan diserap oleh produsen di dalam negeri.
“Pemerintah bisa memanggil importir khususnya importir kedelai, gandum, dan jagung kemudian didorong komitmennya untuk melaksanakan kontrak jangka panjang minimum satu tahun,” terang dia, Selasa (15/2).
Di samping itu, pemerintah juga dapat mensiasati tingginya harga komoditas di pasar global dengan melakukan subtitusi impor. Beberapa komoditas terkait pangan yang diproduksi di dalam negeri harus segera ditingkatkan kualitasnya agar sesuai standar. Alhasil, Indonesia tidak perlu terlalu bergantung terhadap impor komoditas tersebut.
Baca Juga: Harga Beberapa Soft Commodities Meningkat, Begini Respon YLKI
Berikutnya, pemerintah harus bisa memastikan nilai tukar rupiah dalam kondisi yang stabil. Pasalnya, fluktuasi nilai tukar rupiah dapat mempengaruhi harga komoditas yang hendak diimpor dari luar negeri. Jika terjadi pembengkakan biaya impor akibat fluktuasi rupiah, ujung-ujungnya industri di dalam negeri akan dirugikan.
Tak kalah penting, pemerintah harus memastikan perbaikan tata kelola pangan nasional. Dalam hal ini, pengawasan terhadap rantai distribusi pangan sangat mendesak untuk ditingkatkan kualitasnya. Sebab, salah satu masalah yang kerap muncul terkait aspek tata kelola adalah dugaan penimbunan produk pangan, khususnya saat menjelang momen seasonal.
“Jangan sampai ketika harga komoditas naik, stok produk lama justru ditahan dan tidak didistribusikan ke masyarakat,” tandas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
