/2025/01/01/1560423062.jpg "Harga Minyak Masih di Atas US$ 100 per Barel, BBM Non Subsidi Berpotensi Naik 5%-10%")
Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kondisi harga minyak mentah dunia yang saat ini masih sangat volatile dinilai akan cukup berpengaruh pada peningkatan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), utamanya BBM Non Subsidi di Indonesia.
Sebagai gambaran, harga minyak masih berada di atas US$ 100 per barel. Adapun, harga minyak Brent per 30 Maret 2026 masih berada di kisaran US$108-110 per barel dan WTI di kisaran US$101-102 per barel.
Terkait hal ini adalah seorang pengamat komoditas dan pasar modal sekaligus Founder Traderindo, Wahyu Tribowo Laksono mengatakan kenaikan harga crude oil global memiliki tekanan terhadap struktur harga energi Indonesia.
Wahyu mengatakan, jika berdasarkan tren harga minyak dunia dan pelemahan kurs Rupiah yang mendekati level Rp17.000, penyesuaian harga hampir pasti terjadi, terutama untuk sektor non-subsidi.
Baca Juga: Harga Pertalite Ditahan hingga Maret 2026, APBN Tahan Dampak Lonjakan Minyak Dunia
“Diduga terbuka potensi kenaikan sekitar 5% hingga 10%. Jika dikonversi ke Rupiah, kenaikannya diperkirakan berkisar antara Rp1.500 hingga Rp2.000 per liter. Sebagai gambaran, Pertamax yang saat ini di Rp12.300 bisa saja merangkak ke area Rp13.800 - Rp14.300,” jelasnya kepada Kontan, Senin (30/03/2026).
Lain halnya dengan BBM Non Subsidi, Wahyu bilang BBM Subsidi seperti Pertalite dan Biosolar kenaikannya akan tergantung pada keputusan penuh dari pemerintah Indonesia.
“Secara teknis, jika harga minyak dunia bertahan di atas US$100, harga keekonomian Pertalite bisa menembus Rp11.500 - Rp12.000. Namun, keputusan ini sepenuhnya berada di tangan politik pemerintah, mengingat dampaknya yang masif terhadap inflasi,” jelasnya.
Wahyu bahkan menyebut, kenaikan pada BBM non-subsidi akan menjadi ‘katup pelepas’ awal untuk mengurangi tekanan fiskal.
Baca Juga: Menanti Jurus Pemerintah Efisiensi Energi di Tengah Lonjakan Harga Minyak Dunia
“Secara objektif, kemungkinan besar pemerintah akan tetap menahan harga BBM bersubsidi pada bulan April untuk menjaga stabilitas sosial, namun dengan konsekuensi melakukan realokasi anggaran besar-besaran atau memperlebar defisit APBN,” ungkapnya.
Meski begitu, menurutnya angkah mitigasi yang lebih mendesak sebenarnya bukan sekadar menaikkan harga, melainkan memperketat pembatasan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran.
Senada, Presiden Komisaris HFX International Berjangka, Sutopo Widodo mengatakan, jika melihat dinamika geopolitik yang sangat panas di Timur Tengah per Maret 2026 ini, posisi Indonesia memang berada di titik nadir yang cukup dilematis.
“Ya, secara matematis dan fundamental, ini adalah pemicu tak terelakkan. Harga minyak mentah di mana WTI di atas $102 dan Brent di atas $115 telah jauh melampaui asumsi makro APBN kita. Sebagai negara net importer minyak, Indonesia menghadapi tekanan ganda,” jelasnya.
Ia menjelaskan, setiap kenaikan $1 per barel meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi secara signifikan. Ditambah dengan tekanan pada DXY (Dollar Index) yang bertahan di atas 100 membuat pembelian minyak dalam Dolar menjadi jauh lebih mahal saat dikonversi ke Rupiah.
Lebih lanjut, BBM Non-Subsidi (Pertamax, Pertamax Turbo, Dex Series) kata Sutopo akan naik terlebih dahulu dan paling cepat.
Baca Juga: Isu Kenaikan BBM Non Subsidi: Pertamina Buka Suara Soal Harga 1 April 2026
“Karena harganya mengikuti mekanisme pasar, penyesuaian biasanya dilakukan pada awal bulan. Estimasi kenaikan bisa mencapai 10%-15% menyesuaikan harga Brent yang sudah terbang ke angka $115,” jelasnya.
Sedangkan BBM Subsidi (Pertalite & Solar) lagi-lagi akan bergantung pada langkah pemerintah. Menurutnya pemerintah biasanya akan menahan ini sebagai "senjata terakhir".
“Namun, jika konflik di Iran diprediksi berlangsung berbulan-bulan (seperti yang dilaporkan mengenai persiapan operasi darat AS), maka kenaikan BBM subsidi menjadi keniscayaan,” katanya.
Meski begitu potensi kenaikan, untuk BBM subsidi, jika dilakukan, biasanya berada di angka psikologis 20%-30% agar tidak perlu melakukan penyesuaian berulang kali yang bisa memicu kegaduhan politik.
Dampak dari Kenaikan BBM Usai Lebaran
Di sisi lain Sutopo menilai kenaikan harga BBM setelah lebaran akan berdampak cukup besar, utamanya pada daya beli masyarakat yang biasanya sudah habis usai hari raya lebaran.
“Jika keputusan kenaikan diambil setelah momentum Lebaran, dampaknya akan terasa sangat sistemik,” jelas dia.
Terhadap Fiskal (Anggaran Negara) langkah kenaikan ini adalah langkah penyelamatan APBN.
“Tanpa kenaikan, defisit anggaran berisiko melebar melampaui batas aman 3% karena beban kompensasi ke Pertamina dan PLN akan membengkak luar biasa. Kenaikan BBM adalah cara pemerintah melakukan ‘pengereman darurat’ agar ruang fiskal tidak jebol oleh gejolak global,” jelasnya.
Terhadap daya beli masyarakat menurutnya ini adalah bagian yang menyakitkan karena BBM subsidi adalah jangkar inflasi.
“Kenaikan Pertalite/Solar akan memicu second-round effect pada harga pangan dan transportasi logistik. Mengingat ini terjadi setelah Lebaran—di mana tabungan masyarakat biasanya terkuras—risiko penurunan daya beli akan sangat terasa, terutama pada kelas menengah-bawah (the aspiring middle class),” ungkapnya.
Jika ini terjadi, maka menurutnya akan ada efek domino. Dimana Inflasi bisa melonjak di atas target Bank Indonesia (BI), yang kemungkinan akan memaksa kenaikan suku bunga domestik mengikuti jejak agresif Federal Reserve.
Baca Juga: Harga Minyak Meroket Imbas Perang Iran vs AS, BBM Non Subsidi Berpotensi Naik
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
