Reporter: Noverius Laoli | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Himpunan Gambut Indonesia (HGI) berang dengan pernyataan sejumlah institusi kalau penyebab kebakaran gambut adalah perkebunan kelapa sawit.
Tudingan tersebut dinilai HGI tidak berdasar sama sekali. Apalagi tidak satupun dari institusi ini memiliki kajian ilmiah yang mampu menjelaskan sebab musabab sehingga tanaman kelapa sawit menstimulus terjadinya kebakaran di lahan gambut.
Untuk itu, Ketua HGI Supiandi Sabiham mengatakan intensitas tudingan yang dilancarkan sejumlah institusi ini terjadi kelapa sawit yang menjadi penyebab kebakaran lahan gambut justru mencoreng kredibilitas mereka sendiri. Apalagi tudingan tersebut disampaikan oleh mereka yang bekerja di institusi akademisi yang seharusnya berbicara ilmiah.
Selain itu, serangan tersebut juga tidak mempunyai hubungan dengan perbaikan tata kelola gambut. Semangatnya hanya untuk memojokkan industri sawit nasional. “Pernyataan-pernyataan itu sangat emosional, bertendensi negatif serta tidak ilmiah sama sekali,” kata Supiandi, Kamis (2/6).
Guru besar IPB itu menjelaskan, institusi perlu mengubah paradigma berpikir dan lebih banyak belajar dari institusi bergengsi global seperti Enviromental Protection Agency (EPA) dari Amerika Serikat dan Universitas Göttingen, Jerman.
EPA adalah sebuah lembaga Pemerintah Amerika Serikat yang bertugas melestarikan lingkungan hidup dan kegiatan kerjanya mirip Kementerian Lingkungan Hidup di Indonesia.
“EPA justru melakukan kajian yang mendukung pengembangan sawit di Indonesia sebagai minyak nabati unggulan. Dukungan riset untuk pengembangan sawit nasional juga dilakukan Universitas Göttingen, Jerman,” kata Supiandi.
Menurut Supiandi, persoalan kebakaran gambut di Indonesia lebih disebabkan masalah sosial.
Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik Badan Informasi Geospasial (BIG) Nurwadjedi menambahkan 90% penyebab kebakaran hutan gambut dilakukan masyarakat.
Pembakaran lahan oleh masyarakat merupakan masalah sosial. Upaya terpenting untuk penanggulangan karhutla adalah memetakan desa-desa di sekitar kawasan hutan.
“Untuk itu, pemerintah harus mempunyai program pencegahan kebakaran di tingkat desa yang mampu membantu penyelesaian persoalan sosial dan ekonomi ditengah masyarakat,” kata Nurwadjedi.
Pakar Hukum Lingkungan dari Universitas Padjajaran (Unpad) Prof Dr Daud Silalahi mengingatkan pemerintah untuk memberikan kepastian bagi dunia usaha terkait penghentian sementara (moratorium) gambut.
Menurut Daud Silalahi, karena sifatnya sementara, harus ada batas waktu jelas. Belajar dari kasus ini restorasi gambut, pemerintah sebaiknya perlu melakukan banyak kajian sebelum menerapkan satu kebijakan lingkungan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
