/2016/12/05/603992530.jpg "Hilirisasi Dongkrak Ekspor, Tapi Risiko Lingkungan dan Energi Membayangi")
Reporter: Leni Wandira | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan hilirisasi yang menjadi andalan pemerintah dinilai mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional, namun tetap menyimpan sejumlah risiko yang perlu diantisipasi secara serius.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, mengatakan hilirisasi terbukti mendorong lonjakan nilai ekspor, khususnya pada komoditas nikel.
Ia mencatat, nilai ekspor nikel meningkat signifikan dari sekitar US$3 miliar menjadi US$30 miliar setelah dilakukan pengolahan di dalam negeri.
Namun di balik capaian tersebut, Esther menilai terdapat sejumlah tantangan struktural, terutama dari sisi lingkungan dan keberlanjutan energi.
“Proses smelting menghasilkan limbah beracun, logam berat, dan polusi udara. Ekspansi tambang juga mengancam ekosistem pesisir dan daratan,” ujarnya kepada Kontan, Rabu (29/4/2026).
Baca Juga: ANTM Catat Penjualan Bersih Rp 29,32 Triliun Kuartal I-2026
Selain itu, hilirisasi nikel dinilai masih bergantung pada energi berbasis batu bara melalui PLTU captive yang memasok kebutuhan smelter. Kondisi ini dinilai kontradiktif dengan tujuan transisi energi.
“Industri yang ditujukan untuk baterai kendaraan listrik justru dibangun di atas fondasi energi kotor,” katanya.
Dari sisi industri, ia juga menyoroti potensi ketimpangan pasokan bijih nikel ke depan. Rencana pembatasan produksi berpotensi tidak sejalan dengan kebutuhan smelter domestik.
“Kalau kebutuhan smelter sekitar 300 juta ton sementara pasokan dibatasi 250–260 juta ton, ini bisa menimbulkan tekanan di dalam negeri,” jelasnya.
Tak hanya itu, dominasi investasi asing dalam proyek hilirisasi juga menjadi perhatian, termasuk isu tenaga kerja dan standar keselamatan kerja di kawasan industri.
Pada sektor lain seperti sawit, Esther menilai hilirisasi juga menghadapi tantangan berupa risiko deforestasi serta dampak kebijakan pungutan ekspor terhadap petani kecil.
“Kebijakan hilirisasi harus memastikan tata kelola yang adil, termasuk bagi petani, serta mencegah praktik kartel,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan hilirisasi tetap memiliki manfaat besar bagi perekonomian jika dijalankan dengan tata kelola yang baik.
Baca Juga: Kilang Bensin Cilacap–Dumai Ditargetkan Tekan Impor BBM US$1,25 Miliar
“Hilirisasi meningkatkan nilai tambah, mendorong diversifikasi produk, dan membuka lapangan kerja di daerah,” kata Esther.
Menurutnya, pembangunan kawasan industri berbasis hilirisasi mampu menciptakan peluang kerja baru serta meningkatkan pendapatan masyarakat lokal.
Namun, ia mengingatkan keberhasilan hilirisasi sangat bergantung pada perbaikan produktivitas sektor hulu, inovasi teknologi, serta transparansi kebijakan.
“Hilirisasi perlu diselaraskan dengan penegakan hukum lingkungan, transparansi data investasi, dan partisipasi publik,” tegasnya.
Ia juga menilai hilirisasi di sektor energi, khususnya pengolahan minyak mentah menjadi BBM di dalam negeri, justru lebih strategis untuk mengurangi ketergantungan impor.
“Indonesia produsen minyak mentah, seharusnya diolah di dalam negeri dan dikonsumsi sendiri. Kalau ada lebih, baru diekspor,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
