HIMKI Tolak Wacana Relaksasi Ekspor Kayu Bulat, Berpotensi Ganggu Hilirisasi

Reporter: Chelsea Anastasia | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) menolak wacana relaksasi ekspor kayu bulat (log) dan perluasan luas penampang kayu yang boleh diekspor.

Ketua Umum HIMKI, Abdul Sobur mengatakan, belakangan ini wacana tersebut mulai bergulir di forum resmi pemerintah (FGD). Meskipun, saat ini, ekspor kayu bulat masih dilarang melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 22 Tahun 2023. 

Menurut Sobur, wacana ini memberi sinyal bahwa Indonesia mulai kembali nyaman mengekspor bahan mentah ataupun semi-jadi, alih-alih mendorong kayu menjadi furnitur dan produk hilir bernilai tambah tinggi di dalam negeri.

“Jadi, kekhawatiran kami soal arah besar kebijakan, apakah Indonesia mau tetap di jalur hilirisasi kayu atau mundur lagi ke pola lama sebagai eksportir bahan mentah,” papar Sobur kepada Kontan, Rabu (26/11/2025).

Ia mencatat sejumlah kekhawatiran jika ekspor bahan mentah dibuka. Dalam praktiknya, kayu terbaik dengan kualitas tinggi dan diameter besar cenderung akan keluar terlebih dahulu.

Baca Juga: Ekspor Furnitur Kayu ke AS Masih Tertekan Meski Tarif Diturunkan Jadi 19%

Dus, industri furnitur dan kerajinan domestik hanya akan kebagian sisanya. Bahkan, kata Sobur, pelaku usaha lokal bisa-bisa harus membeli dengan harga jauh lebih mahal.Biaya produksi yang naik pun dapat menekan sebagian pabrik.

“Bahan baku kayu di banyak pabrik bisa 40–60% dari total biaya produksi. Jika harga kayu naik tajam, pabrik berisiko mengurangi tenaga kerja,” ujar Sobur.

Lebih lanjut, ia menyebut, risiko deindustrialisasi dini juga mengintai industri. Sobur melihat beberapa indikator, salah satunya adalah pengalaman historis.

“Era ketika ekspor kayu bulat dan kayu gergajian dibuka lebar, menghasilkan kerusakan hutan besar-besaran. Tetapi, nilai tambah manufaktur banyak dinikmati negara lain,” lanjutnya.

Baca Juga: Indonesia Kian Dilirik Jadi Pusat Produksi Furnitur dan Permesinan Kayu

Sobur juga menyoroti keberhasilan Cirebon dan Jepara sebagai bukti hilirisasi dapat bekerja di industri domestik. Kedua wilayah menjadi contoh ekosistem dari bahan baku jadi pusat industri yang menyerap banyak tenaga kerja dan menghasilkan devisa.

Oleh karena itu, Sobur menyarankan, pemerintah dapat menyelesaikan masalah penyerapan kayu di tata kelola dan integrasi hulu-hilir, alih-alih membuka ekspor bahan mentah.

“Kebijakan sebaiknya diarahkan pada pengendalian diameter yang boleh ditebang dan diperdagangkan, serta insentif untuk kayu dari hutan tanaman,” ujarnya.

Sobur juga menekankan, pemerintah perlu memperkuat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan reputasi hijau. Dengan begitu, lanjutnya, hutan alam terlindungi, pasokan industri hilir tetap terjamin, serta ekspor kayu olahan bernilai tambah bisa tetap tumbuh.

Selanjutnya: IHSG Tembus All Time High Meski Asing Net Sell Hari Ini (26/11)

Menarik Dibaca: 4 Tanda Harus Ganti Bra, Perhatikan Cup hingga Kawat Bra

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News