Hipan: Harga Komponen untuk Produksi Alas Kaki Naik hingga 20%

Reporter: Chelsea Anastasia | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengusaha alas kaki domestik saat ini merasakan peningkatan harga bahan pokok atau komponen produksi alas kaki. Hal ini merupakan efek domino dari konflik Timur Tengah yang terjadi.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Alas Kaki Nusantara (Hipan), David Chalik mengatakan, sepekan ke belakang, harga komponen produksi alas kaki sudah meningkat hingga 20% dari harga normal.

Menurutnya, harga bahan seperti lem naik ke kisaran 10-20%. Sementara itu, harga outsole juga meningkat sekitar 10%.

Untuk mengantisipasi kenaikan harga yang lebih jauh, David mengatakan impor bahan pendukung, seperti dari China, sebaiknya tidak dibatasi ke depannya.

Baca Juga: Pasar Otomotif RI Mulai Bergeser ke EV, Kemenperin: Merek Jepang Harus Adaptif

"Komponen pendukung jangan sampai sulit masuk ke Indonesia, karena kami sebagai produsen juga perlu," ujarnya kepada Kontan.co.id, Kamis (9/4/2026).

Beda halnya dengan impor barang jadi, Hipan melihat impor sepatu dan sendal jadi sudah semakin dibatasi oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan permintaan para produsen alas kaki lokal.

"Barang impor saat ini banyak yang tertahan di Bea Cukai. Itu merupakan konsekuensi, karena yang jelas kami berusaha meningkatkan produksi dalam negeri," ungkap David.

Lebih lanjut, David mengatakan produsen alas kaki lokal  mengapresasi langkah pemerintah terutama Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam membatasi impor. Namun begitu, Hipan berharap realisasi kebijakannya dapat lebih tegas dan serius ke depan.

Ia pun menggarisbawahi, hingga saat ini penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produk alas kaki masih belum jelas. Menurut David, ketidakpastian tersebut menyulitkan pelaku usaha dalam negeri untuk bersaing dengan produk impor.

"Karena kalau kita lokal harus memenuhi TKDN, biaya untuk satu model misalnya Rp 20 juta-30 juta, maka bisa sulit. Bagaimana mau berkembang melawan produk China yang masuk ke sini tidak pakai TKDN? Mereka masuk dengan gampang, berjualan juga gampang," tuturnya.

Di sisi lain, David juga menyorot hambatan dari sisi pinjaman dan subsidi kepada pengusaha alas kaki berskala menengah.

Pasalnya, berbeda dengan usaha mikro dan kecil yang segmentasinya jelas, para pelaku usaha yang dikategorikan kelas menengah cukup sulit untuk didefinisikan. Sehingga, untuk mendapatkan pinjaman ke bank cenderung sulit bagi usaha skala menengah.

"Oleh karena itu, di kementerian lainnya juga, kalau bisa pembebanan pajak terhadap produsen lokal ini dikurangi, khususnya kelas menengah," jelasnya.

Selain pinjaman, bantuan berupa subsidi dari pemerintah juga diharapkan para pengusaha lokal. Misalnya, lanjut David, dalam bentuk bantuan permesinan. "Bukan hanya sekadar pinjam, tapi mungkin bisa disubsidi dengan skema kompensasi misalnya bisa dicicil setiap bulan," imbuhnya.

Baca Juga: Genjot EV, Pemerintah Siapkan Regulasi Produsen Kendaraan Listrik Fokus Lokal

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News