Reporter: Dede Suprayitno | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Besarnya jumlah penduduk di Indonesia menjadi bidikan pelaku ekonomi. Tak ayal jika akhirnya, Indonesia menjadi magnet bisnis yang besar. Salah satu diantaranya perkembangan e-commerce yang mulai beragam. Ke depan, sektor ini pun memiliki potensi yang potensial.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan, di antara sekian banyak bisnis model digital, sektor jasa (service) memiliki pertumbuhan yang paling cepat dibandingkan dengan retail. Hal itu, katanya, tak jauh berbeda dengan perkembangan yang terjadi di toko nyata.
”Sudah seharusnya kita banyak bertumbuh di service, negara maju banyak yang berkembang di situ,” terang Rudiantara di Jakarta, Kamis (10/11).
Pemerintah mengklaim sedang mewujudkan level playing field yang sama antar OTT (over the top). Rudiantara bilang, caranya, pemerintah berkolaborasi mengejar pajak Google di Indonesia. Dia menyatakan sudah menyebarkan surat edaran bahwa peraturan itu harus dituangkan dalam aturan menteri.
Hanya saja, ia belum bisa membocorkan kapan pajak Google bisa dijaring. ”Kami tetap konsultasi dengan kementerian keuangan,” imbuhnya.
Pemerintah menyatakan, telah memiliki 30 inisiatif yang akan dikeluarkan secara bertahap sampai 2018. Langkah ini untuk menyukseskan program ekonomi digital, salah satu diantaranya yakni e-commerce. Hanya saja, Rudiantara tidak menyebutkan langkah-langkah apa saja itu.
Dia menganalisis, salah satu kunci kesuksesan e-commerce di Thiongkok seperti Alibaba, lantaran mereka memiliki sistem pembayaran yang baik. Untuk itu, pemerintah akan mendorong terwujudnya, sistem keuangan yang mendukung. Selain itu, arah ke depan, pemerintah sudah menunjuk PT Pos Indonesia yang menjadi tulang punggung logistik negara.
Pemerintah juga membidik pertumbuhan sektor ini untuk berkembang lebih pesat. Pasalnya, sejarah membuktikan sektor UMKM memiliki daya tahan yang kuat ketika mengalami krisis. Malahan, perusahaan besar yang justru terdampak cukup parah. ”UMKM adalah core dari pertahanan ekonomi kita,” terangnya.
Rudiantara bilang, berdasar data yang dimiliki Kemenkominfo, potensi transaksi e-commerce di Indonesia bisa mencapai nilai kapitalisasi sebesar US$ 130 miliar pada 2020.
Melihat besarnya angka tersebut, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendesak pemerintah memperjelas regulasi yang ada. Pasalnya, para pemain membutuhkan kepastian dalam menjalankan usaha. Salah satu yang diatur yakni sistem pembiayaan e-commerce. "Target pemerintah kan besar, maka harus mengatur bagaimana regulasinya," terang Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia di Jakarta, Kamis (10/11).
Selain itu, dia juga menekankan agar pemerintah membangun infrastruktur yang baik. Tujuannya, agar masyarakat banyak yang menangkap peluang pasar digital tersebut. Hal itu juga bertujuan, agar pemain e-commerce bisa memperbesar pasar hingga pelosok. "Industri ini akan berkembang pesar, pemerintah juga harus siap untuk itu," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
