kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.530.000   -30.000   -1,17%
  • USD/IDR 18.166   67,00   0,37%
  • IDX 5.115   -10,69   -0,21%
  • KOMPAS100 659   -1,78   -0,27%
  • LQ45 527   -0,43   -0,08%
  • ISSI 165   -0,34   -0,21%
  • IDX30 297   0,29   0,10%
  • IDXHIDIV20 402   0,22   0,05%
  • IDX80 76   -0,12   -0,16%
  • IDXV30 110   -0,69   -0,62%
  • IDXQ30 100   0,33   0,33%

HPP karet baru sebatas wacana


Rabu, 04 Juli 2012 / 17:07 WIB
ILUSTRASI. Jelang Prancis vs Jerman, Kylian Mbappe akui ada gejolak dengan Olivier Giroud


Reporter: Handoyo | Editor: Asnil Amri

JAKARTA. Kementerian perdagangan (Kemendag) menilai, gagasan untuk membuat harga patokan produksi (HPP) karet di tingkat petani merupakan ide menarik yang pantas untuk dipertimbangkan. Meski demikian, Kemendag mengaku tak mau gegabah mengambil keputusan tersebut.

Perlu diketahui, gagasan untuk membuat HPP karet di tingkat petani merupakan cara untuk melindungi harga karet di tingkat petani. HPP dipandang perlu saat harga karet dunia terus turun ke titik harga yang mengkhawatirkan.

Bayu Krisnamurthi, Wakil Menteri Perdagangan mengatakan, saat ini harga karet turun akibat turunnya permintaan karet, imbas dari krisis ekonomi yang melanda Eropa. "Industri otomotif menurunkan permintaan. Dan kami harus bersabar melakukan intervensi,” kata Bayu, Rabu (4/7).

Selain HPP, ada lagi cara untuk melindungi harga karet, yaitu kuota ekspor. Menurut Bayu, pemberlakuan kuota ekspor karet pernah dilakukan beberapa tahun oleh Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo).

Bayu mengaku tak bisa sembarangan membuat kuota ekspor karet. Ia mengaku akan membahasnya terlebih dahulu dengan asosiasi, yaitu dengan Gapkindo. "Kami bersama-sama menyelesaikannya, dan kami lihat kondisi ekonomi makro dahulu, kalau permintaan melemah, maka kami tentu tak kuat menahannya," terang Bayu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
11.11
Kontan Academy
[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×