IEU-CEPA Dikebut, Indonesia Prioritaskan Perjanjian Dagang untuk Perluas Pasar

Reporter: Prayogi Ikhrawinata | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus mendorong diversifikasi pasar ekspor melalui sejumlah perjanjian dagang yang menjadi prioritas. Langkah ini mencakup penguatan akses ke pasar Eropa, Amerika Utara dan Latin, Eurasia, hingga Timur Tengah dan Afrika Utara.

Salah satu agenda yang tengah dikejar adalah Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Pemerintah menargetkan perjanjian tersebut ditandatangani pada November 2026, meski jadwalnya masih dikomunikasikan dengan Uni Eropa karena menunggu kesiapan pihak Uni Eropa.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Kementerian Perdagangan, Johni Martha mengatakan, target penandatanganan IEU-CEPA masih dalam pembahasan dengan Uni Eropa.

“Targetnya November, tapi masih dikomunikasikan karena menunggu kesiapan EU,” kata Johni kepada KONTAN dalam keterangan tertulis, Kamis (24/9/2026).

IEU-CEPA mencakup liberalisasi 98% pos tarif yang mencakup sekitar 99,5% nilai impor. Di luar IEU-CEPA, pemerintah juga melanjutkan agenda perluasan pasar melalui sejumlah perjanjian dagang dengan kawasan yang dinilai strategis.

Baca Juga: IEU-CEPA Berlaku 2027, Ekspor Sawit Indonesia ke Eropa Bisa Makin Deras

Di kawasan Amerika, Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA) menjadi salah satu prioritas untuk membuka akses pasar Kanada. Sementara Indonesia-Peru CEPA diarahkan untuk memperluas akses ke Amerika Latin, termasuk melalui penguatan jaringan logistik dan manufaktur.

Untuk kawasan Eurasia, pemerintah memprioritaskan Indonesia-Eurasian Economic Union (EAEU) FTA sebagai instrumen untuk membuka akses ke pasar Eropa Timur dan Asia Tengah. Adapun Indonesia-Gulf Cooperation Council (GCC) FTA dan Indonesia-Tunisia Preferential Trade Agreement (PTA) diarahkan untuk memperkuat akses ke pasar Timur Tengah dan Afrika Utara, termasuk melalui pengembangan perdagangan produk otomotif dan halal.

Johni mengatakan, prioritas tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas pasar nontradisional sekaligus memperkuat ketahanan rantai pasok global.

“Sebagai upaya memperluas akses pasar nontradisional, memperkuat ketahanan rantai pasok global, serta memodernisasi perjanjian yang ada, Pemerintah Indonesia menetapkan beberapa perjanjian perdagangan strategis sebagai prioritas utama di luar IEU-CEPA,” ujar Johni.

Baca Juga: Kadin: IEU-CEPA Harus Dorong Ekspor Produk Bernilai Tambah

Di tingkat regional, pemerintah juga memprioritaskan upgrade ASEAN-China FTA untuk memperluas cakupan kerja sama, termasuk ekonomi digital, rantai pasok hijau, dan konektivitas logistik. Agenda tersebut melengkapi upaya pemerintah memperluas akses pasar sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

“Langkah ini sejalan dengan strategi percepatan diversifikasi ekspor agar ketergantungan pada pasar tradisional dapat ditekan secara terukur,” ujar Johni.

Dengan demikian, agenda perjanjian dagang Indonesia tidak hanya diarahkan untuk membuka pasar baru, tetapi juga memperkuat hubungan perdagangan dan rantai pasok dengan berbagai kawasan strategis.

Baca Juga: IEU-CEPA Buka Karpet Merah Ekspor, Pelaku Usaha Masih Dibayangi Hambatan Non-Tarif

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News