Reporter: Noverius Laoli | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Kebijakan pemerintah yang memberikan tugas baru kepada Perum Bulog untuk menstabilkan harga kedelai diharapkan tidak memberikan dampak buruk bagi para importir. Perum Bulog diharapkan tidak memonopoli impor kedelai seperti yang terjadi pada impor jagung, dimana pemerintah membatasinya bagi para importir swasta.
Yusan, Direktur Eksekutif Asosiasi Kedelai Indonesia (Akindo) mengaku tidak khawatir adanya penugasan impor kedelai kepada Bulog sepanjang itu bertujuan menstabilkan harga kedelai. Menurutnya, dalam Perpres 48/2016 hanya menunjuk Bulog untuk stabilisasi harga dan menjaga stok kedelai nasional. "Jadi Bulog tidak memonopoli impor kedelai," ujarnya kepada KONTAN, Minggu (31/7).
Ia mengatakan,selama pemerintah membuka kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk impor kedelai, maka selama itu juga para importir tidak khawatir akan kehadiran Bulog. Ia menilai tugas Bulog untuk menjaga stabilisasi harga kedelai penting agar konsumen dalam negeri merasa aman ketika gejolak harga terjadi.
Sejauh ini, rata-rata kebutuhan kedelai impor untuk perajin tempe dan tahu per bulan antara 180.000 ton hingga 200.000 ton. Harga kedelai di gudang importir saat ini di kisaran Rp 6.500 per kilogram (kg). Harga ini jauh lebih murah dibandingkan harga kedelai lokal yang berdasarkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 7.700 per kg.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
