Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia saat ini tengah menyusun rencana investasi komprehensif (comprehensive investment plan/CIP) untuk program pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP). Kabarnya, CIP ini akan segera rampung dan diumumkan pada Agustus 2023.
Belajar dari pengalaman Afrika Selatan, yang akan memobilisiasi dana JETP senilai US$ 8,5 miliar untuk kurun waktu 3-5 tahun, hingga kini belum jelas berapa dana yang sudah cair dan ke mana uang tersebut mengalir.
Penasihat Kebijakan International Institute for Sustainable Development (IISD) Afrika Selatan, Richard Halsey menyampaikan, meski Afrika Selatan sudah memiliki rencana investasi komprehensif JETP, namun belum memiliki rencana implementasi (implementation plan). Hal ini membuat masyarakat tidak mengetahui bagaimana realisasinya hingga kini.
Baca Juga: Awas Terjebak Utang dari Proyek JETP
“Di Afrika Selatan belum tahu uang itu akan didistribusikan, dan ada isu mengenai transparansi. Jadi tidak ada informasi mengenai rencana implementasi JETP tersebut,” ujarnya dalam Media Briefing yang dilaksanakan secara virtual, Senin (31/7).
Menurutnya, untuk mendapatkan proses yang adil, JETP harus memiliki partisipasi dua arah dan transparansi dalam seluruh tahapannya.
Jika ini tidak dilaksanakan dan membiarkan perencanaan didorong pihak luar, justru tidak akan memberikan solusi yang optimal. Malah, lanjut Halsey, akan melahirkan ketidakpercayaan yang bertentangan dengan semangat transisi berkeadilan.
Halsey menjelaskan lebih lanjut, berdasarkan proses JETP yang telah berjalan, pemerintah Afrika Selatan lebih fokus pada isu energi, dibandingkan aspek keadilan (just).
Bahkan, beberapa pihak seperti komunitas dan pekerja yang terdampak langsung dari transisi energi tidak diikutkan dalam proses perumusan rencana investasi komprehensif. Padahal seharusnya kelompok ini diikutkan diskusi supaya mengetahui potensi pekerjaan lain di sektor hijau.
“Sejak dari awal proses, perlu dipastikan bahwa perwakilan komunitas yang sangat terdampak JETP dilibatkan secara langsung dan bermakna dalam proses perencanaan. Langkah ini untuk memenuhi aspek keadilan dalam perencanaan, yang seharusnya menjadi fokus dukungan,” kata Halsey.
Baca Juga: Pemerintah Pusat Dinilai Belum Maksimal Libatkan Pemda Dalam Agenda JETP
Selain itu, berdasarkan pantauan IISD pada proses JETP di Afrika Selatan yang telah berjalan selama setahun, ada aspek politik yang turut berdampak pada jalannya proses transisi yang berkeadlian. Khususnya isu terkait kepentingan pihak tertentu di sektor batu bara.
“Sudah ada perlawanan di pemerintah Afrika Selatan bagi yang pro batubara dan tidak terlalu menyukai energi baru terbarukan (EBT). Ini aspek politik yang harus diperhatikan juga,” jelasnya.
Belum lama ini, Neil Cole, JETP-IP Project Management Unit, Afrika Selatan menyebutkan perlu secara detail dan kreatif memasukkan pendanaan JETP ke dalam proyek-proyek di tingkat nasional dan sub nasional.
“Pendekatan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas perlu disinkronkan dalam kebutuhannya sehingga kita dapat menentukan bersama rencana yang dapat ditindaklanjuti yang inklusif dalam pelaksanaannya,” terang Cole dalam acara di Jakarta, Selasa (27/6).
Pada kesempatan yang sama, Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menekankan bahwa proses penyusunan rencana investasi yang komprehensif harus dilakukan secara transparan, jelas dan mudah diakses serta secara konsisten melibatkan partisipasi masyarakat.
Baca Juga: Jalankan Transisi Energi, Pertamina Pastikan Tak Selalu Bergantung pada Program JETP
Selain itu, Fabby juga mendorong agar pemerintah mereformasi kebijakan di antaranya untuk mencapai target JETP dan mendorong pemanfaatan energi terbarukan yang lebih masif lagi.
“JETP adalah tentang menciptakan lingkungan yang mendukung energi terbarukan. Dana sebesar US$ 20 miliar ini tidaklah cukup untuk mencapai target Persetujuan Paris,” ujarnya.
Namun, dia bilang, harus menjadikannya sebagai katalisator untuk meningkatkan porsi energi terbarukan dan juga penghentian penggunaan PLTU batubara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
