Reporter: Ahmad Febrian, Klaudia Molasiarani | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pekan ini, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) sudah menyerahkan hasil evaluasi mengenai formula tarif interkoneksi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara. BRTI sudah mengkaji rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang melakukan penghitungan tarif interkoneksi tersebut.
Berdasarkan data yang diterima KONTAN, hasil rekomendasi BPKP adalah menggunakan skema asimetris. Artinya, tarif interkoneksi berdasarkan masing-masing biaya yang dikeluarkan oleh operator. Baik BPKP, BRTI maupun Kominfo belum mau memberikan informasi terkait tarif interkoneksi ini.
Berdasarkan penelusuran KONTAN, BPKP menemukan terdapat perbedaan signifikan dari sisi biaya jaringan antaroperator. Berdasarkan hasil verifikasi, biaya interkoneksi lokal Telkomsel Rp 246 per menit, XL Axiata Rp 59 per menit, Indosat Ooredoo Rp 164 per menit dan Tri Indonesia Rp 103 per menit.
Sementara hasil verifikasi memperlihatkan, setiap operator memiliki kekuatan jaringan yang sangat timpang. Sebagai contoh, coverage 2G, kekuatan Telkomsel mencapai 44,64%. Bandingkan dengan Indosat Ooredoo, XL Axiata dan Tri Indonesia yang masing-masing 27,71%, 22,96% dan 4,7%. Jomplangnya kekuatan coverage ini juga terlihat di jaringan 3G. Telkomsel 51,76%, sedangkan Indosat Ooredoo, XL Axiata dan Tri Indonesia masing-masing 15,28%, 26,98% dan 5,98%. Dari sisi belanja modal alias capital expenditure, Telkomsel terbesar, yakni 47,45%. Sedangkan Indosat Ooredoo 21,2%, XL Axiata 13,56% dan Tri Indonesia 17,79%.
Kini, pertanyaannya adalah jika dari hasil verifikasi tersebut dipakai, apakah tarif ke konsumen akan turun? Yang pasti tarif ritel saat ini adalah kebijakan operator, bukan tergantung dari biaya interkoneksi. Sedangkan interkoneksi adalah kewajiban membayar operator lain, karena menggunakan jaringan mereka. Sejatinya operator bisa memangkas tarif ritel tanpa harus menurunkan biaya interkoneksi. Asalkan, mereka rela menekan biaya marketing dan margin.
Danny Buldansyah, Wakil Presiden Direktur Tri Indonesia belum bisa memberikan tanggapan lebih lanjut mengenai hasil verifikasi tersebut. "Kami sedang mempelajari serta membikin tanggapannya," kata dia saat dihubungi KONTAN, Kamis (14/2).
Sebelumnya, Tri sudah memberikan klarifikasi data ke pemerintah, jika interkoneksi berbasis biaya investasi atau asimetris, tarif operator dengan jaringan dan trafik yang lebih besar akan lebih murah daripada Tri. "Intinya, cost based interkoneksi kita jauh lebih rendah dari sekarang," klaim Danny.
Sedangkan jika tarif simetris, dikhawatirkan operator malas membangun jaringan di pelosok daerah. Padahal UU Telekomunikasi No. 36 tahun 1999 menegaskan konsep modern licensing atau bangun jaringan hingga pelosok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
