Reporter: Mona Tobing | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Wacana pemerintah penghapusan beras miskin atau beras raskin dengan diganti dengan e-money menuai polemik. Selain dianggap tidak efisien, e-money dianggap menimbulkan persoalan baru yakni petani enggan menanam padi.
Sebaliknya, Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) mengusulkan agar e-money diganti dengan e-subsidi.
Tidak efisiennya e-money berkaca pada kondisi masyarakat miskin yang saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan pangan.
Sementara, petani juga dirugikan dengan penghapusan beras raskin. Sebab, petani tidak mendapat jaminan kalau hasil panennya dibeli oleh pemerintah.
Ketua Umum Perhepi Bayu Krisnamurthi menjelaskan e-subsidi adalah dalam bentuk kartu yang diisikan uang. Nantinya, petani dapat memilih kebutuhannya sendiri untuk pertanian mereka.
Petani bisa datang ke kios pertanian dan memilih pupuk atau bibit unggul, terpal, alata penggilingan yang sesuai dengan kebutuhannya.
"Ini lebih baik dan efisien. Jika beras raskin subsidinya sebesar Rp 17 triliun jika dialihkan untuk ini kepada petani. Justru akan lebih baik hasilnya," kata Bayu pada Senin (15/12).
Seperti diketahui, selama ini Badan Urusan Logistik (Bulog) selama satu bulan menyalurkan 230.000 ton raskin. Kebutuhan beras standar 124 kg kapita per tahun. Beras raskin mendekati 10% dari kebutuhan secara nasional 2,6 juta ton per bulan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
