Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) mengaku, meskipun kebijakan transisi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sudah berlaku mulai hari ini, banyak bioskop yang belum buka karena menimbang jumlah kapasitas pengunjung yang terlalu sedikit dan ketersediaan film.
Seperti diketahui, dalam aturan PSBB transisi DKI Jakarta yang berlaku 12-25 Oktober 2020, aktivitas indoor salah satunya bioskop sudah diizinkan beroperasi dengan syarat maksimal kapasitas hanya 25% pengunjung.
Ketua Umum GPBSI Djonny Syafruddin mengatakan, sebelum kebijakan transisi ini keluar, bioskop boleh dibuka dengan kapasitas pengunjung 50%. Namun, kini hanya 25% yang tentu secara matematika sudah tergambarkan kerugian yang ditanggung pelaku usaha akan lebih besar.
Baca Juga: Bioskop boleh buka selama PSBB transisi Jakarta, ini syaratnya
"Dari awal kapasitas pengunjung 100% dijadikan 50% saja sudah megap-megap, bagaimana sekarang jadi 25%, ini masalah. Lantas kalau bioskop sudah diizinkan buka, apakah ada filmnya? Belum tahu juga," kata dia kepada Kontan.co.id, Senin (12/10).
Djonny memaparkan secara ekosistem, tentu bioskop tergantung pada film, begitu juga sebaliknya. Kalau bioskop tidak bisa menghasilkan penonton, tentu saja produsen film melirik alternatif lain seperti televisi dan media lainnya.
"Mengelola bioskop tidak bisa amatiran. Harus punya cadangan film untuk satu bulan, tidak bisa hanya lima atau tiga film saja. Semua faktor harus dicermati, bukan buka tutup. Konsekuensinya operasional cost yang tinggi," tegas dia.
Dia pun berharap kapasitas pengunjung bioskop kalau bisa kembali menjadi 50%. Namun tetap saja menurut Djonny hal ini tidak bisa serta merta mengerek jumlah penonton karena ada faktor lain yang mempengaruhi, yakni daya beli masyarakat.
Lebih lanjut Djonny bilang bahwa hingga lusa, bioskop di DKI Jakarta belum kembali beroperasi. Para pengusaha bioskop akan melakukan pertemuan untuk menentukan apakah akan kembali membuka bioskop dalam waktu dekat dan bagaimana pula dengan stok filmnya.
"Hal ini tentu saja harus dipertimbangkan dan dimusyawarahkan bersama dengan pelaku usaha lainnya agar putusannya jelas, seperti ada film atau tidak, jika tidak ada film apa yang harus dilakukan," ungkapnya.
Djonny bilang, yang jelas saat ini pelaku industri bioskop sudah merugi 7 bulan di sepanjang tahun ini. Bisa dikatakan satu bioskop paling kecil mencatatkan kerugian Rp 80 juta khususnya untuk membayar operasional cost yang tinggi seperti membayar listrik dan pegawai yang masih bertugas.
Adapun sebelum ini, bioskop juga sudah merancang protokol kesehatan sesuai dengan rekomendasi dari pemerintah mulai dari ketentuan sebelum masuk ruang teater, saat di dalam ruangan tetaer, hingga sistem keluar dari teater.
Baca Juga: Meski boleh beroperasi saat PSBB transisi, bioskop belum buka hari ini
Dihubungi terpisah, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito bilang, pelaksanaan protokol kesehatan harus disiplin ditegakkan. Tim Pakar Satgas Covid-19 telah menyusun saran dan rekomendasi terkait pembukaan bioskop yang dapat menjadi acuan penyediaan jasa terkait untuk dapat meminimalisir risiko penularan.
"Apabila memutuskan membuka bioskop, maka dihimbau kepada Pemda setempat untuk disiplin melakukan pengawasan terkait tata laksana protokol kesehatan dengan rekomendasi yang sudah diatur oleh pemerintah," jelasnya.
Selain itu, Wiku mengatakan, Pemda juga harus tegas menutup bioskop atau membatalkan izin pembukaan jika ditemukan pelanggaran dan kasus baru. Adapun mengenai kapasitas pengujung 25% yang dinilai terlalu sedikit oleh pengusaha, Wiku mengatakan, kapasitas pengunjung bisa dinaikkan kembali jika zonasi resiko daerahnya membaik.
"Kami memahami aspek bisnisnya tentu tidak sesuai dengan kondisi resiko kesehatan yang dihadapi," pungkas Wiku.
Selanjutnya: Analis: PSBB transisi bantu pulihkan pendapatan emiten properti di semester II-2020
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
