Reporter: Akmalal Hamdhi | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Intiland Development Tbk (DILD) mengatakan, pembangunan kawasan hunian harus dipikirkan dengan matang dan dengan perencanaan yang tepat. Regulasi terkait mendirikan bangunan jelas dibutuhkan sebagai kepastian hukum bagi para pengembang properti.
Corporate Secretary Intiland Development Theresia Rustandi menjelaskan bahwa kepastian hukum adalah hal penting bagi para pengembang properti.
“Mengingat industri properti merupakan industri yang capital-intensive sehingga biaya pendanaan harus dipertimbangkan secara detail,” ujar Theresia kepada Kontan.co.id, Rabu (2/2).
Theresia menambahkan, adanya Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi jaminan kepastian hukum akan pengembangan suatu kawasan bagi para pengembang properti.
Baca Juga: Intiland Development (DILD) Incar Marketing Sales Rp 2,4 Triliun, Begini Strateginya
Sebagai informasi, RUTR dan RDTR merupakan dasar acuan dari diterbitkannya dokumen perizinan terkait bangunan. Tanpa adanya dokumen RUTR dan RDTR maka dokumen perijinan mendirikan bangunan tidak dapat dikeluarkan. Adapun dokumen perizinan tersebut adalah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Asal tahu saja, semenjak diterbitkan pada 21 Oktober 2021 lalu sebagai pengganti aturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hingga saat ini belum ada satupun Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur terkait pemungutan retribusi PBG.
Proses peralihan persetujuan membangun gedung dari IMB ke PBG tersebut membuat aturan terkait retribusi atau dana pungutan yang dibayarkan harus ditentukan kembali.
Dengan demikian, dalam proses penggodokan aturannya akan memakan banyak waktu yang menunda para pengembang properti dapat mengantongi izin pendirian bangunan di suatu wilayah.
Menanggapi hal tersebut, Theresia mengatakan bahwa apapun regulasi yang akan diterapkan diharapkan dapat memperhatikan ekosistem dari rantai pasok industri properti mulai dari masalah pertanahan, pengembangan, pembelian sampai tata kelola properti termasuk ketersediaan sambungan listrik dan air.
Kendati demikian, emiten properti berkode saham DILD ini memproyeksikan di tahun 2022 akan ada pertumbuhan yang baik bagi industri properti, khususnya di sektor perumahan.
Baca Juga: Intiland Development (DILD) Jalin Kerja Sama Strategis dengan Pengembang Asing
Hal tersebut dinilai berdasarkan aktivitas pasar yang sudah mulai bergerak kembali dan pemberian Insentif kebijakan pemerintah juga menjadi salah satu pendorong pertumbuhan sektor properti.
Di tahun 2022, Intiland menargetkan penjualan dapat membukukan Rp 2,4 triliun dengan komposisi 55% perumahan landed, 35% mixed-use & highrise, dan 11% dari kawasan industri.
Intiland akan fokus pada 4 jenis portofolio pengembangan yaitu perumahan landed (rumah tapak), mixed-use & highrise, kawasan industri dan properti investasi. Sejauh ini, kontribusi penjualan terbesar Intiland ada di sektor perumahan landed (rumah tapak) sebesar 56% dari total penjualan. Lalu diikuti mixed-use & highrise 24%, kawasan industri 20%.
Guna mencapai target-target tersebut, Theresia menjelaskan bahwa perseroan akan meluncurkan pengembangan baru di proyek-proyek berjalan dan menyiapkan sejumlah proyek baru baik perumahan maupun komersial.
Proyek-proyek baru ini sudah masuk dalam pipeline pengembangan dan menunggu momentum terbaik untuk diluncurkan.
Selain itu, agar menarik lebih banyak calon pembeli Intiland telah menyiapkan program promo terpadu yang diharapkan dapat memberikan kemudahan pembelian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
