/2025/02/06/771234011.jpg "Investasi dan Keekonomian Masih Jadi Ganjalan Bagi Proyek Hilirisasi Batubara")
Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Proyek hilirisasi batubara masih berhadapan dengan sederet ganjalan. Perusahaan tambang masih sulit mencari mitra investasi, sumber pembiayaan hingga nilai keekonomian untuk produk yang dihasilkan dari proyek hilirisasi batubara.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Erwin Aksa mengatakan bahwa pengembangan proyek hilirisasi batubara harus berbasis pada kelayakan bisnis, bukan semata-mata target pembangunan proyek.
Setiap investasi harus didukung teknologi yang telah terbukti, memiliki kepastian pasar (offtaker), serta mampu bersaing secara ekonomi.
Baca Juga: Harga Batubara Acuan Kalori Tinggi Turun, Ini Daftar HBA Terbaru Agustus 2026
Menurut Erwin, tantangan terbesar saat ini adalah tingginya kebutuhan investasi, kepastian offtaker, akses terhadap teknologi, serta perubahan lanskap pembiayaan global yang semakin memperhatikan aspek keberlanjutan.
Dunia usaha juga membutuhkan kepastian regulasi jangka panjang, kemudahan perizinan, insentif fiskal yang tepat sasaran, dukungan infrastruktur, serta skema yang mampu memberikan kepastian pasar bagi produk hilirisasi.
"Banyak proyek masih berhitung dari sisi keekonomiannya. Yang dibutuhkan investor bukan hanya insentif, tetapi kepastian bahwa proyek tersebut layak secara komersial ,” kata Erwin kepada Kontan.co.id, Kamis (6/8/2026).
Ketua Komite Pertambangan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hendra Sinadia mengamini bahwa pengembangan hilirisasi batubara masih terkendala dengan aspek keekonomian (economic feasibility).
Pemerintah sudah memberikan sejumlah insentif seperti tarif royalti 0% bagi batubara yang digunakan untuk hilirisasi.
Hanya saja, masih ada sederet faktor lain yang mengganjal dari sisi economic feasibility.
Baca Juga: Batubara Indonesia Dijual di Bawah Harga Wajar, Danantara Didorong Verifikasi Harga
"Banyak faktor yang terkait dengan aspek keekonomian. Teknologi mahal, pendanaan untuk proyek-proyek berbasis batubara semakin sulit dari perbankan sehingga cost of fund makin mahal, faktor harga jual produk hilirisasi batubara hingga demand domestik," kata Hendra.
Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo punya catatan serupa. Dia mencontohkan proyek hilirisasi batubara dalam bentuk coal to dimethyl ether (DME), yang digadang-gadang sebagai alternatif pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG).
Menurut Singgih, sebatas memberi royalti 0% untuk batubara tidak akan signifikan menolong keekonomian proyek DME.
Hitungan Singgih, proyek DME akan lebih ekonomis jika harga batubara di bawah US$ 20 per ton. Namun, harga tersebut berada di bawah biaya produksi batubara, sehingga akan berat bagi korporasi untuk merealisasikan proyek DME.
Dus, Singgih menyarankan agar dukungan kebijakan seperti insentif fiskal dan non fiskal diterapkan di wilayah hulu tambang, yang terintegrasi hingga pengolahan dan penjualan.
"Yang menjadi masalah akhirnya adalah besarnya investasi dan nilai keekonomian. Jangan sampai satu titik justru LPG impor lebih murah dari DME cost," ungkap Singgih.
Sementara itu, Associate Principal Energy Shift Institute (ESI) Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma menyoroti bahwa proyek hilirisasi batubara harus memenuhi aspek teknis, komersial dan fiskal.
Baca Juga: Bukit Asam (PTBA) Siap Penuhi DMO Batubara PLN, Prioritaskan Pasokan Domestik
Zuhdi mengingatkan pada aspek fiskal, harus ada kejelasan bagaimana skema insentif, kompensasi maupun subsidi yang diberikan oleh pemerintah.
Mekanisme, formula dan tenor mengenai insentif tersebut mesti tertuang secara transparan sebelum keputusan investasi Final Investment Decision (FID).
"Siapa yang akan menanggung gap fiskal-nya? Jika skema subsidi lagi, sektor batubara akan menerima multi subsidi yang membuat susah untuk bergeser ke energi yang lebih bersih," ujar Zuhdi.
Proyek Hilirisasi Batubara PTBA dan BUMI
PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) menjadi salah satu perusahaan yang telah menggembar-gemborkan akan menggarap hilirisasi batubara.
Perusahaan tambang pelat merah ini menyatakan akan terus melanjutkan proyek mengolah batubara menjadi DME, yang telah berstatus sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Vice President Hilirisasi Bukit Asam, Dahlia Muchtar mengatakan bahwa proyek coal to DME PTBA saat ini dalam proses business validation case yang dilakukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk mengkaji sejumlah hal, termasuk aspek keekonomian proyek. Proses ini juga melibatkan PT Pertamina (Persero) sebagai offtaker.
Baca Juga: Anak Usaha BUMI Garap Hilirisasi Batubara US$ 2,3 Miliar, Produksi 2 Juta Ton Metanol
"Itulah kenapa diorkestrasikan oleh Danantara, yang akan menstrukturkan lagi cost-nya seperti apa. Saat ini timeline-nya Danantara buka lagi business validation case, sambil pararel mencari mitra," kata Dahlia disela agenda HIPMI Miners 2026, Kamis (6/8/2026).
Proses business validation case akan rampung pada tahun ini. Kemudian berlanjut pada penyusunan FID yang ditargetkan tuntas pada akhir tahun 2027. Dahlia menyatakan, Danantara dan PTBA terbuka untuk menggandeng mitra investasi.
Pembicaraan telah dilakukan dengan sejumlah perusahaan global, termasuk yang berasal dari China dan Amerika Serikat. "Mitra belum ditentukan, sedang dalam penjajakan. Semuanya masih terbuka, ini dalam tahap pemilihan oleh Danantara," imbuh Dahlia.
Proyek ini berlokasi di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. PTBA menargetkan proyek hilirisasi coal to DME ini akan memiliki kapasitas input 7 juta ton batubara per tahun untuk menghasilkan kapasitas output sebesar 1,4 juta ton per tahun.
Selain PTBA, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) juga menegaskan komitmennya untuk menggarap proyek hilirisasi batubara.
Melalui dua anak usahanya, PT Arutmin Indonesia (Arutmin) dan PT Kaltim Prima Coal (KPC), BUMI menjalankan engembangan proyek batubara menjadi metanol (coal to methanol).
Proyek tersebut dijalankan oleh PT Bumi Etam Chemical (BEC), perusahaan patungan KPC dan Arutmin. Aksi terbaru, BEC telah menandatangani kontrak Front-End Engineering Design (FEED) dan Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning (EPCC) Framework Agreement bersama dengan PT Istana Karang Laut (IKL) dan China National Chemical Engineering Co. Ltd. (CNCEC).
Baca Juga: Mandatori B50 Berpotensi Tambah Beban Operasional Industri Tambang Batubara
Presiden Direktur Bumi Etam Chemical, Rio Supin mengatakan bahwa kesepakatan tersebut menandai dimulainya tahap rekayasa dasar (FEED) sekaligus penyusunan kerangka pelaksanaan EPCC sebagai fondasi menuju fase konstruksi fasilitas produksi.
"Dimulainya tahapan FEED akan menjadi fondasi bagi pelaksanaan proyek secara terukur dan berkelanjutan," kata Rio dalam acara Penandatangan kerja sama yang berlangsung pada Rabu (29/7/2026).
Coal to methanol EBC juga berstatus sebagai PSN. Investasi untuk membangun proyek yang berlokasi di Kutai Timur, Kalimantan Timur ini mencapai sekitar US$ 2,3 miliar.
Pabrik tersebut akan menghasilkan metanol dan sulphuric acid sebagai produk sampingannya, dengan kapasitas produksi sebesar 2 juta ton per tahun. Pada tahap selanjutnya, KPC dan Arutmin berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas hingga mencapai 3,6 juta ton per tahun.
Pabrik tersebut akan membutuhkan pasokan batubara sebanyak 7,78 juta ton per tahun sebagai bahan baku produksi dan pembangkit listrik. BEC akan mengolah batubara kalori rendah 3.400 kcal/kg GAR.
Proyek ini dijadwalkan akan menempuh proses FID hingga initial operation pada Agustus 2026 - 2029. Setelah mencapai tahap commisioning dan initial operation pada tahun 2029, pabrik coal to methanol BEC ditargetkan bisa beroperasi secara penuh pada tahun 2030.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_22072614202900.jpg)
